Senin, 6 Desember 2010, 12:00
Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama

Oleh Sudirman, S.Ag

Penulis adalah Pelaksana pada Subbag Hukmas dan KUB Kementerian Agama Provinsi Sulsel

I. PENDAHULUANIndonesia adalah sebuah negara yang penduduknya majemuk dari segi suku bangsa, budaya dan agama. Realitas kemajemukan tersebut, disadari oleh para pemimpin bangsa, yang memperjuangkan kemerdekaan negeri ini, dari penjajahan asing. Mereka memandang bahwa kemajemukan tersebut bukanlah halangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, serta untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemajemukan tersebut termasuk kekayaan bangsa Indonesia.

Para pemimpin bangsa tersebut mempunyai cara pandang yang positif tentang kemajemukan. Cara pandang seperti ini selaras dengan ajaran agama yang menjelaskan bahwa kemajemukan itu, bagian dari sunnatullah. Agama mengingatkan bahwa kemajemukan terjadi atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga harus diterima dengan lapang dada dan dihargai, termasuk di dalamnya perbedaan keyakinan keagamaan.

Penduduk Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa. Sebagian di antaranya menjadi penduduk terbesar yang mendiami wilayah sebuah provinsi atau lebih, seperti etnik Jawa, namun ada juga etnik yang hanya mendiami beberapa desa atau kecamatan saja. Mereka menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda pula. Dalam Undang-undang PNPS No 1 Tahun 1965 yo Undang-Undang No.5 Tahun 1969, agama-agama yang dianut di Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu (Pasal 1, Penjelasan).

Mengelola kemajemukan, bukanlah perkara yang mudah. Di satu sisi, umat beragama sebagai salah satu komponen bangsa berusaha memelihara identitas dan memperjuanghkan aspirasinya. Pada sisi lain, mereka juga dituntut untuk memberi andil dalam rangka memelihara kerukunan dan keutuhan bangsa. Dalam kaitan ini diperlukan kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama, untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan nasional. Sehubungan dengan hal ini pula, diperlukan kebijakan strategis yang dapat menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, maju, sejahtera dan bersatu.

2. TANTANGAN PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMASejumlah kerusuhan dan konflik sosial telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, beberapa tahun terakhir. Beberapa di antaranya berskala besar dan berlangsung lama, seperti kerusuhan di Ambon, (mulai 1998), Poso (mulai 1998), Maluku Utara (2000), dan beberapa tempat lain.Kajian-kajian yang telah dilakukan mengatakan bahwa konflik di Maluku pada awalnya disebabkan oleh karena kesenjangan ekonomi dan kepentingan politik. Eskalasi politik meningkat cepat karena mereka yang bertikai melibatkan sentimen keagamaan untuk memperoleh dukungan yang cepat dan luas. Agama dalam kaitan ini bukan pemicu konflik, karena isu agama itu muncul belakangan.

Konflik di antara umat beragama dapat disebabkan oleh faktor keagamaan dan non keagamaan. Berikut ini keterangan singkat mengenai kedua faktor itu.

A.Faktor KeagamaanAgama pada dasarnya memiliki faktor integrasi dan disintegrasi. Faktor integrasi, antara lain, agama mengajarkan persaudaraan atas dasar iman, kebangsaan dan kemanusiaan. Agama mengajarkan kedamaian dan kerukunan di antara manusia dan sesama makhluk. Agama mengajarkan budi pekerti yang luhur, hidup tertib dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Ajaran yang disebutkan itu bersifat universal. Selain itu, terdapat ajaran agama yang juga bisa menimbulkan disintegrasi, bila dipahami secara sempit dan kaku. Di antaranya, setiap pemeluk agama menyakini bahwa agama yang dianutnya adalah jalan hidup yang paling benar, sehingga dapat menimbulkan prasangka negatif atau sikap memandang rendah pemeluk agama lain.

Secara internal, teks-teks keagamaan dalam satu agama juga terbuka terhadap aneka penafsiran yang dapat menimbulkan aliran dan kelompok keagamaan yang beragam, bahkan bertentangan satu sama lain sehingga memicu konflik.

Selain faktor yang terkait dengan doktrin seperti disebutkan di atas, ada faktor-faktor keagamaan lain yang secara tidak langsung dapat menimbulkan konflik di antara umat beragama. Di antaranya: 1) Penyiaran agama, 2)Bantuan keagamaan dari luar negeri, 3) Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, 4) Pengangkatan anak, 5)Pendidikan agama, 6)Perayaan hari besar keagamaan, 7)Perawatan dan pemakaman jenazah, 8)Penodaan agama, 9)Kegiatan kelompok sempalan 10)Transparansi informasi keagamaan dan 11)Pendirian rumat ibadat.

Berikut ini penjelasan tentang sebagian dari faktor-faktor itu. Penyiaran agama merupakan perintah (paling tidak sebagian) agama. Kegiatan ini sering dilakukan tanpa disertai dengan kedewasaan dan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain, untuk memilih sendiri jalan hidupnya.

Akibat terjadi kasus-kasus pembujukan yang berlebihan atau bahkan pemaksaan yang sifatnya terselubung, maupun terang-terangan. Kasus semacam itu, dapat merusak hubungan antar umat beragama. Untuk mengurangi kasus-kasus pembujukan yang berlebihan atau bahkan pemaksaan semacam itu, pemerintah mengeluarkan SKB Menag dan Mendagri No 1 tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

Faktor lain terkait dengan perkawinan. Dalam kemajemukan masyarakat di Indonesia, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda sering menjadi pemicu terganggunya hubungan antar umat beragama. Hal itu terlihat jika perkawinan dijadikan salah satu alat untuk mengajak pasangan agar berpindah agama. Konversi agama dilakukan untuk mengesahkan perkawinan.

Setelah perkawinan berlangsung beberapa lama, orang yang bersangkutan kembali ke agamanya semula dan mengajak pasangannya untuk memeluk agama tersebut.

Kasus yang juga sering muncul adalah terkait dengan pendirian rumah ibadat. Kehadiran sebuah rumah ibadat sering mengganggu hubungan antar umat beragama, atau bahkan memicu konflik karena lokasinya berada di tengah komunitas yang kebanyakan menganut agama lain. Rumah ibadat dalam kaitan ini, tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk melaksanakan ibadat atau kegiatan keagamaan semata, tetapi juga sebagai simbol keberadaan, suatu kelompok agama.

Permasalahannya menjadi rumit jika jumlah rumah ibadat tersebut dipandang oleh pihak lain tidak berdasarkan keperluan, melainkan untuk kepentingan penyiaran agama pada komunitas lain. Kasus-kasus yang terkait dengan pengrusakan rumah ibadat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya SKB Menag dan Mendagri No 1 tahun 1969 yang kemudian disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 2006/No 8 tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006.

B. Faktor-faktor non Keagamaan Adapun faktor-faktor non keagamaan yang diidentifikasi sebagai penyebab ketidakrukunan umat beragama meliputi beberapa hal, antara lain 1)kesenjangan ekonomi, 2) kepentingan politik, 3) perbedaan nilai sosial budaya, 4) kemajuan teknologi informasi dan transportasi.

Kehadiran penduduk pendatang di satu daerah sering menimbulkan kesenjangan ekonomi, sebab mereka lebih ulet dan trampil bekerja dibandingkan dengan penduduk asli . Kondisi itu sering menimbulkan kecemburuan sosial dan dapat memicu konflik. Selanjutnya, dalam berbagai kasus, munculnya suatu kelompok politik juga dipengaruhi oleh misi keagamaan dari para elit kelompok politik tersebut.

Ketegangan atau konflik di antara elit politik tersebut lalu pada gilirannya dilihat sebagai pertikaian antar kelompok politik yang berbeda agama. Demikian pula perbedaan nilai budaya juga dapat menjadi penyebab konflik bila suatu komunitas yang kebetulan menganut agama tertentu mengalami ketersinggungan karena perilaku atau tindakan pihak lain, yang kebetulan menganut agama berbeda kurang memahami atau kurang menghargai adat istiadat, atau budaya yang mereka hormati.

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi juga faktor amat penting. Faktor pertama, membuat berita cepat tersiar, termasuk berita yang salah dan bersifat provokatif. Sedangkan faktor kedua membuat manusia mudah bergerak dari satu daerah ke daerah lain, termasuk daerah konflik baik antar daerah dalam satu negara atau bahkan antar negara.

Seperti telah diberitakan secara luas, Peraturan Bersama yang baru tersebut disusun dan dirumuskan dengan melibatkan wakil dari majelis-majelis agama tingkat pusat, yaitu majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (PWI), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi).

Pembahasan oleh majelis-majelis agama bersama pemerintah telah berlangsung secara intensif, bersifat kekeluargaan dan terbuka dalam sebelas kali putaran pembahasan, sejak Oktober 2005 sampai dengan Maret 2006. Pada pembahasan kesepuluh, tanggal 30 Januari 2006 memang masih ada beberapa pasal yang masih belum tuntas dibahas, tetapi dalam pembahasan terakhir pada tanggal 21 Maret 2006, semua pasal yang dianggap krusial itu telah dapat dipecahkan dan diselesaikan, sehingga pada hari itu juga PBM tersebut dapat ditandatangani.

Rapat terakhir dengan majelis-majelis agama itu dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI Muhammad M Basyuni dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Moh Ma`ruf (saat itu), selain para wakil dari majelis-majelis agama.Beberapa prinsip yang dianut PBM itu antara lain, sebagai berikut:

a. Prinsip bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.b. Prinsip memenuhi peraturan perundang-undangan.c. Prinsip memelihara kerukunan umat beragama.d. Prinsip memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakate. Prinsip pemberian kepastian pelayanan secara adil dan terukur kepada pemohon pendirian rumah ibadat.f. Prinsip pemberdayaan masyarakat khususnya para pemuka agama dang. Prinsip kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah.

Selanjutnya terkait dengan isi dari Peraturan Bersama tersebut, pada intinya memuat tiga pedoman pokok, yaitu (1) Pedoman tentang tugas-tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagai bagian penting dari kerukunan nasional (2) Masalah pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB) dan (3) Masalah tata cara dan syarat-syarat pendirian rumah ibadat.

Terkait dengan pemberdayaan FKUB dapat kami jelaskan bahwa prinsip yang dianut oleh peraturan bersama ini adalah bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama, adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Dengan demikian maka umat beragama bukanlah obyek melainkan adalah subyek di dalam upaya pemeliharaan kerukunan.

Kemudian, agar pemberdayaan umat beragama dapat terlaksana dengan baik , diperlukan adanya suatu wadah di tingkat lokal dalam hal ini kabupaten/kota dan provinsi untuk menghimpun para pemuka agama, baik yang memimpin maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan, yang menjadi panutan masyarakat. Wadah ini disebut Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang akan menjadi tempat dimusyawarahkannya berbagai masalah keagamaan lokal dan dicarikan jalan keluarnya.

FKUB ini akan bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Khusus FKUB tingkat kabupaten/kota salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Perlu kami tegaskan bahwa FKUB bukan dibentuk oleh pemerintah, tetapi dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Kami tegaskan pula bahwa ini tidak berarti di tingkat kecanmatan dan desa tidak boleh dibentuk FKUB.

Ketentuan ini hanya berarti bahwa pada tahap sekarang hanya FKUB tingkat kabupaten/kota lah yang diberi tugas untuk memberi rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadat, meskipun di dalam kenyataan tentu saja FKUB kecamatan dan desa, kalau ada, dapat ikut memberikan pertimbangannya.

Terkait dengan syarat-syarat pendirian rumah ibadat yang dalam Peraturan Bersama Menteri termuat pada pasal 13 dan 14, dapat kami jelaskan bahwa peraturan bersama ini memandang pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Apabila keperluan nyata dan sungguh-sungguh dilakukan pada tingkat kecamatan.

Demikian pula apabila pada tingkat kecamatan pun keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu belum terwujud, maka penilaian dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, dan apabila pada tingkat kabupaten/kota belum terwujud, maka penilaian keperluan nayata dan sunguh-sungguh itu dilakukan pada tuingkat provinsi. Hal ini berarti bahwa tidak akan ada umat beragama yang tidak terlayani untuk mendirikan rumah ibadat di negeri ini.

Hanya saja memang ada rumah ibadat yang melayani umat dari suatu kelurahan/desa, ada rumah ibadat yang melayani umat dari beberapa keluraha/desa di satu kecamatan dan mungkin juga ada rumah ibadat yang melayani gabungan umat dari beberapa kecamatan dalam suatu kabupaten/kota. Dengan demikian pengaturan ini tidak melanggar kebebasan beragama sebagaimana tertuang pada pasal 29 UUD 1945.

Mengenai keharusan memiliki jumlah calon pengguna rumah ibadat sebanyak 90 orang, dapat kami jelaskan bahwa anagka itu diperoleh setelah mempelajari kearifan lokal di tanah air. Seperti diketahui sejumlah gubernur telah melakukan pengaturan tentang hal ini.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, di Provinsi Riau diatur jumlah syarat minimal adalah 40 KK, di Sulawesi Tenggara diatur jumlah syarat minimal 50 KK, dan di Bali diatur jumlah syarat minimal terdiri atas 2 orang, maka provinsi Bali sebenarnya selama ini telah menempuh persyaratan minimal 200 orang, sementara Riau dan Sulawesi tenggara masing-amsing menerapkan persyaratan minimal 80 orang dan 100 orang. Bertolak dari angka-angka tersebut dan setelah mengadakan musyawarah secara intensif, para wakil majelis agama menyepakati jumlah 90 orang tersebut.

Ini berarti bahwa yang disebut keperluian nyata dan sungguh-sungguh itu, adalah apabila calon pengguna rumah ibadat mencapai angka 90 orang dewasa yang dapat berasal dari 20, 30, 40 KK atau lebih.

Terkait dengan persyaratan dukungan masyarakat se tempat paling sedikit 60 orang, dapat kami jelaskan bahwa angka itu menjadi tidak mutlak karena pada bagian berikutnya dikatakan bahwa apabila dukunghan masyarakat se tempat yaitu 60 orang itu tidak terpenuhi, sedangkan calon pengguna rumah ibadat sudah memenuhi keperluan nyata dan sungguh-sungguh, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Ini berarti bahwa sekelompok umat beragama yang telah memenuhi keperluan nyata dan sungguh dan tidak akan ditolak keinginannya untuk mendirikan rumah ibadat, hanya saja lokasinya mungkin digeser sedikit ke wilayah lain yang lebih mendapat dukungan masyarakat se tempat.

Khusus mengenai izin sementara pemanfaatan bangunan gedung, dapat kami jelaskan bahwa setiap gedung yang hendak digunakan sebagai rumah ibadat, haruslah memenuhi kelaikan fungsi agar terjamin keselamatan para pengguna rumah ibadat. Selanjutnya ditegaskan bahwa pemberian izin tersebut meliputi izin tertulis pemilik bangunan, rekomendasi tertulis lurah/kepala desa, pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota, dan pelaporan tertulis kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota. Surat keterangan pemberian izin sementara diberikan oleh bupati/walikota dan dapat dilimpahkan kepada camat.

Mengenai bangunan gedung untuk rumah ibadat yang telah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sebelum berlakunya peraturan bersama ini, dinyatakan, tetap berlaku. Hanya saja bangunan gedung rumah ibadat yang telah dipergunakan secara permanen dan atau memiliki nilai sejarah tetapi belum memiliki IMB sebelum berlakunya peraturan bersma ini, maka bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

Jiwa dari ketentuan ini adalah untuk mendorong agar setiap bangunan termasuk bangunan yang telah dipergunakan sebagai rumah ibadat secara permanen, tetap memiliki IMB rumah ibadat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa PBM ini memang tidak menganut prinsip pemutihan, karena hal itu dapat berbenturan dengan UU N0 28/2002 tentang banugana gedung, tetapi PBM ini membentu proses pemutihan.

3. PENUTUPKehidupan harmoni di dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan antara lain, akibat munculnya ketegangan sosial yang sering melahirkan konflik intern dan antar umat beragama. Demikian salah satu masalah dalam kehidupan beragama sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2009. Untuk mengatasi hal itu, maka salah satu langkah yang harus dikembangkan secara terus menerus, adalah meningkatkan pemahaman, pemghayatan dan pengamalan agama di kalangan pemeluknya.

Umat yang mendalami ajaran agamanya akan bersikap bijak, toleran, dan berbudi pekerti luhur. Mereka tidak mudah diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang negatif dan destruktif. Sekian, wassalam

Sumber bacaan, Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama, oleh Muhammad M Basyuni, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.037907 detik
Diakses dari alamat : 10.1.7.64
Jumlah pengunjung: 943451
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.