Jumat, 28 Juni 2013 –
Sosialisasi LPSE, Itjen Kemenag RI Lakukan Video Conference dengan Kanwil Sulsel

Makassar (Humas Sulsel) merespon Reformasi Birokrasi di internal Kementerian Agama RI sesuai dengan instruksi Menteri Agama, olehnya itu rencana Kinerja pengawasan di Tahun 2013 dibawah komando Inspektorat Jenderal Kemenag RI melaksanakan kegiatan sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Video Comperence (Vicom) yang dilaksanakan serempak untuk 3 Kanwil Kemenag yakni Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (28/6)

Tampak dilayar Vicom Itjen Kemenag RI, H.M.Yasin beserta jajarannya, memberikan arahan dan motivasi kepada 3 Kanwil diatas, termasuk Ka. Kanwil Kemenag Sulsel H. M. Gazali Suyuti dan jajarannya diantaranya, Kabag TU, H.Rappe, M.Pd, Para Kepala Bidang dan Kepala Seksi, serta Ka. Sub. Bag Humas dan informasi selaku fasilitator pelaksanaan Video Comference ini.

Menurut H.M.Yasin, Kegiatan ini dilaksanakan ini merupakan salah satu bentuk upaya pengawasan Kinerja yang tujuannya adalah meminimalisir bahkan menghilangkan kebocoran keuangan Negara, pemborosan, dan pungutan liar, hal ini dapat diukur dengan menurunnya kasus penyimpangan di tingkat satker dan meningkatnya penyelesaian tindak lanjut dari hasil pemeriksaan oleh BPK dan Inspektorat Jenderal, serta meningkatnya kehematan dan efesinsi penggunaan keuangan Negara, jelasnya

Beliau Menambahkan bahwa Itjen disini bukan saja bertindak selaku pemeriksa, pengawas akan tetapi juga sebagai mitra yang memberikan petunjuk dan konsultasi serta pendampingan agar penyimpangan yg terjadi bisa diminimalisir bahkan dihilangkan kedepannya. Sehingga diharapkan yang terjadi bukan hanya penghukuman, akan tetapi juga asistensi syang sesuai dengan aturan yang baru, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dikenal dengan LPSE.

Hal ini dianggap “wajib” dilakukan karena untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Sebagaimana diketahui, dari semua pelanggaran barang dan jasa yang bermasalah baik karena kongkalikong, maupun mark up telah merugikan keuangan Negara sekitar 30 %. Olehnya itu saya himbau (kata Bapak Itjen) kepada semua Satker di bawah Kementerian Agama bisa melakukan dan membantu pengawasan dengan cara :• Melakukan pengawasan terhadap PPK (pejabat Pembuat Komitmen) , ULP (Unit Layanan Pengadaan), dan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan• Melaporkan ke Itjen untuk melakukan audit ketika menemukan indikasi ada pelanggaran oknum yang “main-main” dengan aturan yang ada.• Memberikan sangksi kepada penyedia barang jasa dan mitranya, setelah mendapatkan masukan dari PPK, ULP dan pejabat yang berwenang bilamana menemukan ada kejanggaran dari fihak ketiga (Penyedia) dalam pelaksanaan Kontrak, sangksinya, bisa secara administrative, dimasukkan ke daftar hitam penyedia jasa, dan melaporkan ke fihak berwenang secara perdata bahkan pidana. Hal diatas juga berlaku kepada PPK, ULP dan pejabat penerima hasil pekerjaan.

LPSE sudah memperlihatkan bukti positif terhadap upaya mengefektifkan pemborosan keuangan Negara dimana melalui system ini mampu menekan jumlah pengeluaran berbagai item yang selama ini banyak menghamburkan uang Negara. Dan yang lain adalah memungkinkan auditor secara elektronik yang sifatnya Online, sehingga setiap kejadian dapat diakses secara langsung via online (real time), sehingga meminimalisir kemungkinan “main-main” terhadap data yang masuk.

Diakhir pemaparan Mantan Wakil Ketua KPK RI ini menekankan kepada semua Pimpinan satker atau Kantor dapat memaksimalkan pengawasan kepada pelaksana LPSE di jajarannya masing-masing. (wardy)

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.054754 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 814863
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.