Makassar, HUMAS SULSEL - Sehari setelah dilaksanakan entry briefing oleh tim BPK dengan para pejabat lingkup Kanwil Kemenang Sulsel dan para pengelolah keuangan, hari ini, Selasa, 10 Nopember 2020, kembali digelar pertemuan yang melibatkan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI bersama para Kakan Kemenag Kabupaten/Kota se Sulsel, PPK dan Pelaksana Keuangan dari beberbagai Satker, guna membahas Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020.

Pertemuan di Aula Lantai II Kanwil Kemenag Sulsel yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Tata Usaha H. Fathurrahman ini diawali dengan peyampaian materi oleh Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, H. Mohammad Ali Irfan, SE, MM, M.Ak.

Dalam pemaparannya, H.Muhammad Ali Irfan menyoroti beberapa bangunan di Sulsel yang dibiayai dari SBSN dalam kondisi mangkrak karena ketidak mampuan kontraktor untuk menyelesaikannya, seperti bangunan di UIN dan beberapa madrasah.

Untuk itu, guna mengantisipasi terjadinya hal serupa, HM.Ali Irfan menyarankan dalam pembuatan kontrak kerja dengan rekanan agar mencantumkan klausul tentang 3 termin jadwal pengerjaan (pagi, siang dan malam) dan menambah jumlah pekerja. "Bahkan jika perlu lakukan tekanan agar pekerja serius melaksanakan pekerjaannya dan harus mebuat rekening bank garansi senilai pagu kontrak", ucapnya.

Menurut HM.Ali Irfan, yang juga bertindak selaku ketua tim KDP ini, dirinya diminta oleh Menteri Agama untuk melakukan monitoring terhadap pengerjaan bangunan yang dibiayai dari SBSN.

"Laporkan jika ada yg mangkrak-mangkrak. Monitoring ini penting untuk mengetahui hasil dan progres pengerjaan karena Itu adalah uang rakyat, itu utang, dimana Kemenag bertanggungjawab membayar jika tidak selesai", ungkapnya.

Lanjutnya, Kabiro Keuangan ini meminta kepada seluruh pejabat dan pengelola kegiatan untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan BPK, khususnya kepada para penerima bantuan Covid di Kemenag Sulsel dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional yang menempel di DIPA Dirjen Pendis.

Selain itu, dirinya juga menegaskan kepada seluruh pejabat serta pengelola kegiatan dan keuangan agar selama masa audit tim BPK yang sangat singkat ini untuk tidak meninggalkan tempat kecuali ada hal-hal yang mendesak.

"Saya harap ada petugas yang dampingi BPK. Tugas tim ini sangat singkat. Makanya harus ada yang stand by. Jika tidak diberikan dokumen yang diperlukan maka BPK berhak membuat laporan. Jadi mohon dibantu", tuturnya.

Mengakhiri paparannya, HM. Ali Irfan kembali mewanti-mewanti kepada pengelolah aggaran SBSN dan dana covid agar segera diselesaikan. "Jangan sampai Kemenag disebut tidak memiliki sense of crisis", kata dia.

Sementara itu, Ketua Tim BPK, Andi Subhi Abdul Kadir yang turut hadir bersama 4 orang anggotanya mengatakan bahwa dalam 22 hari melaksanakan pemiriksaan di Sulsel, mereka akan fokus pada pemanfaatan dana Covid-19 serta dana Pemulihan Ekonomi Nasional yang menempel di DIPA Dirjen Pendis sebesar Rp.2,6 trilyun, seperti Dana Operasional Pondok Pesantren, Madrasah, TPA dan TPQ.

"Kami akan meminta konfirmasi bagi penerima bantuan dan juga by google phone berdasarkan peringkat banyaknya bantuan yang terimana, dengan sampling 11 Kantor Kemenag kabupaten - kota, yaitu Luwu Utara, Bulukumba, Makassar, Sinjai, Maros, Gowa, Bone, Wajo, Pangkeo da Soppeng", jelas Andi Subhi Abdul Kadir.

Kakanwil Kemenag Sulsel, KH.Khaeroni yang juga hadir pada pertemuan ini mengungkapkan keprihatinannya atas sanksi morotarium pembangunan gedung SBSN di Sulsel di tahun-tahun berikutnya.

"Ini sangat pahit. Kita turut berkontribusi menghalangi santri dan masyarakat menikmati pembangunan", ucapnya dengan suara berat.

"Insya Allah pada bulan 12 ini saya akan membentuk tim pendampingan. Ini catatan saya ketika pertama kali audinesi dgn Kajari dan Kapolda Sulsel. Ini untuk internal kanwil", pungkasnya.

Terlihat hadir pada pertemuan ini, selaìn Kakan Kemenag Kab / Kota se Sulsel, beberapa Kabid dan Pembimas lingkup Kanwil Kemenag Sulsel dan para PPK dan pelaksana keuangan, hadir pula Kabiro IAIN Parepare, utusan STAKN Tana Toraja dan BDK Makassar.