Makassar, (Kemenag) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng Dr. H. Huzaemah, M. Ag bersama Ibu Ketua DWP Unit Kemenag Soppeng Ny. Harnis Huzaemah, pejabat eselon IV dan Kepala Madrasah Negeri lingkup Kemenag Soppeng mengikuti Rapat Kerja (Raker) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.
Raker yang berlangsung di Asrama Haji Sudiang Makassar selama tiga hari (15 s/d 17 Februari 2018) dibuka secara resmi oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin dan diikuti pejabat eselon 3 dan 4 dari seluruh Kantor Kemenag Kab/Kota se Sulsel.
Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin dalam sambutan dan arahannya memaparkan beberapa hal yang dipandang urgen untuk dipahami oleh peserta raker dalam menyusun program kerja dan dalam menyikapi isu-isu yang merebak di masyarakat menjelang pilkada serentak.
Menag menyebut bahwa dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2018 harus merujuk pada dua hal yang menjadi acuan Kementerian Agama di seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama adalah Moderasi Agama. Dimana pemahaman dan pengamalan keagamaan kita harusnya moderat, tidak boleh ekstrim atau berlebih-lebihan dan tidak sejalan dengan jati diri keIndonesiaan kita.
Kemudian yang kedua adalah setiap program kegiatan dimanapun dan kapanpun adalah upaya untuk meneguhkan bahwa beragama pada hakekatnya adalah berindonesia, dan berindonesia pada hakekatnya adalah beragama.
Dalam menyikapi akan dilaksanakannya pilkada serentak di Sulsel pada bulan juli nanti, Menag mengajak peserta raker memiliki kesepahaman yang sama tentang arti politisasi agama.
“Sebagai negara yang religius, agama dan politik menjadi tak terpisahkan. Oleh karena segala aktifitas politik itu mestinya dijiwai oleh nilai-nilai agama. Agama adalah roh politik, ujar Menag.
Lebih lanjut Menag menjelaskan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama, sehingga diharapkan dalam menghadapi pilkada serentak, hendaklah kita menghindarkan diri dari politisasi agama, dimana agama itu dimanipulasi dan diexploitasi serta dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik praktis pragmatis, pungkasnya. (Hdn/afr/arf)
