Makassar (Kemenag Sulsel) -- Kementerian Agama RI menegaskan pentingnya percepatan transformasi tata kelola pesantren sebagai bagian dari agenda strategis nasional. Pesan ini disampaikan Direktur Pesantren, Basnang Said, dalam Halaqah Penguatan Kelembagaan bertajuk “Transformasi Pendidikan Pesantren” yang digelar di Gedung Rektorat UIN Alauddin Makassar, Rabu (26/11/2025).

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi ini dihadiri Rektor UIN Alauddin Makassar, Kakanwil Kemenag Prov. Sulsel, para pimpinan pesantren, akademisi, dan dua narasumber utama yaitu Prof. Dr. K.H. Hamzah Harun Ar-Rasyid (Pimpinan PPTQ Halaqah Hafizhah), dan Dr. Hj. Nurfadjri Fadeli Luran, M.Pd.

Dalam sambutannya, Basnang Said menekankan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Nusantara. Ia mengingatkan adanya fase sejarah ketika pesantren sempat terpinggirkan oleh modernisasi kolonial, sebelum kembali menunjukkan kebangkitannya melalui berbagai program negara.

Ia mencontohkan program PBSB era Menteri Agama M. Maftuh Basyuni yang berhasil membawa santri menjadi lulusan terbaik di kampus-kampus besar seperti UGM dan IPB. Basnang juga menguraikan penguatan posisi pesantren dari masa Presiden Gus Dur, penetapan Hari Santri oleh Presiden Jokowi, hingga lahirnya UU 18/2019 tentang Pesantren.

“Undang-undang itu mempertegas kembali martabat pesantren dalam sistem pendidikan nasional,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan tantangan baru yang muncul: berkurangnya kajian kitab-kitab klasik seperti balaghah, mantik, dan arudh di pesantren yang terintegrasi sekolah formal. Kemenag, kata Basnang, tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengembalikan kekayaan tradisi keilmuan tersebut.

Narasumber pertama, Ketua Tanfidziyah PWNU Sulawesi Selatan, Prof. K.H. Hamzah Harun Ar-Rasyid, menegaskan bahwa inti pendidikan pesantren terletak pada pembentukan karakter.

“Jika santri merasa selalu dalam pengawasan Allah, ia tidak akan mungkin berkhianat, meskipun kelak menjadi rektor atau menteri,” katanya.

Ia memaparkan enam pilar pendidikan menurut Imam Syafi’i—mulai dari kecerdasan hingga ketekunan. Namun menurutnya, era digital menuntut lebih: pesantren harus memperluas jejaring internasional, menguatkan ekonomi, dan masuk lebih jauh ke dunia digital.

Sementara Ketua Umum YASDIC IMMIM, Dr. Hj. Nurfadjri Fadeli Luran menyoroti aspek manajerial. Dengan 42.000 pesantren dan 6 juta santri, ia menilai mayoritas masih dikelola secara tradisional sehingga sulit berkompetisi.

Ia menjelaskan perbedaan signifikan antara tata kelola pesantren tradisional dan modern, termasuk penggunaan teknologi dan manajemen keuangan.

“Transformasi tidak menghilangkan ruh pesantren. Keikhlasan dan keberkahan tetap nomor satu. Yang berubah adalah kualitas pengelolaannya,” ujarnya.

Nurfadjri merinci bahwa transformasi harus berjalan di tiga dimensi: struktur, proses, dan budaya organisasi—mulai dari SOP, transparansi finansial, penguatan asrama sesuai UU Pesantren, hingga kolaborasi dengan alumni dan lembaga global.

Para pimpinan pesantren yang hadir menilai halaqah ini sebagai momentum penting penyusunan roadmap transformasi pesantren Indonesia. Kesimpulannya tegas: perubahan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar santri mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

Basnang Said menutup acara dengan penegasan yang menguatkan arah masa depan pesantren.

“Pesantren harus tetap teguh pada tradisi, tetapi tidak boleh tertinggal oleh zaman. Dari sinilah lahir pemimpin bangsa yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing,” pungkasnya.

Kakanwil Kemenag Prov. Sulsel H. Ali Yafid Dalam Sambutannya menekankan bahwa pesantren memiliki posisi historis yang tidak tergantikan dalam perjalanan bangsa. Menurutnya, negara perlu hadir lebih kuat untuk menjaga dan mengembangkan lembaga yang telah membentuk karakter dan peradaban Nusantara jauh sebelum Indonesia berdiri.

“Pesantren adalah pusat ilmu sekaligus pusat peradaban. Ulama telah meletakkan fondasi bangsa ini melalui pendidikan dan dakwah. Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren menjadi langkah penting untuk memperkuat ekosistem pesantren secara nasional,” ujar Ali Yafid

Ia juga menjelaskan bahwa pembentukan Ditjen Pesantren menjadi kebutuhan mendesak, khususnya untuk mengintegrasikan trifungsi pesantren: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Kakanwil Kemenag Sulsel ini berharap menjadi ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan visi, memperkuat kelembagaan, serta merumuskan strategi pengembangan pesantren yang lebih sistematis. Tujuannya jelas: menjadikan pesantren tetap berakar kuat pada tradisi Nusantara, namun sekaligus siap melompat menjadi pemain penting dalam peta pendidikan global.