Anggota Komisi VIII DPR RI Hadiri Workshop Aplikasi SiHALAL di Makassar

Makassar, HUMAS SULSEL ~ Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Samsu Niang menghadiri Workshop aplikasi Sistem Informasi Halal (SiHALAL) yang digelar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) RI di Asrama Haji Sudiang Makassar, Jum'at 23 September 2022 malam.

Kegiatan sosialisasi aplikasi SiHALAL ini diikuti oleh 80 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang berasal dari beberapa kabupaten / kota se Sulawesi Selatan.

Selain Samsu Niang, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Khaeroni, Sekretaris BPJPH Kemenag RI Arfi Hatim, Politisi Senior Adil Patu dan Ketua Satgas Halal Prov. Sulsel, serta Kepala Bagian Tata Usaha Ali Yafid bersama Kepala Bidang Penerangan Agama Isalam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Sulsel Abdul Gsffar.

Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Khaeroni dalam sambutannya mengungkapkan apresiasinya terhadap peran dan sumbangsih anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang dalam percepatan pembangunan di bidang pendidikan agama dan keagamaan di Sulsel. “Pak Samsu Niang ini adalah berkah bagi Sulawesi Selatan, termasuk kami di Kementerian Agama,” puji Khaeroni.

Mengenai sertifikasi produk halal, Khaeroni berharap seluruh pihak, terutama Kementerian Agama untuk terus mendorong sosialisasi sertifikat halal ini sehingga masyarakat sadar betapa pentingnya mengkonsumsi suatu produk yang dijamin kehalalannya.

Olehnya itu, Khaeroni mengimbau agar para pelaku UMK dibantu dan diberi kemudahan dalam mengurus sertifikat halal untuk produk yang mereka hasilkan.

"Dari target 10 juta sertifikat halal, Sulsel diberi kuota 324.000 sertifikat. Ini tentu bukan hal yang mudah untuk dicapai. Olehnya itu perlu dukungan dari semua pihak. Bantu mereka memenuhi persyatatan yang dibutuhkan sehingga sertifikatnya bisa diterbitkan," pinta Khaeroni.

Alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini mengatakan demi mendukung program nasional yang dicanangkan Menteri Agama, ia berkomitmen untuk bekerja serius dalam meningkatkan capaian sertifikat halal dan siap berkolaborasi dengan para pelaku UMK di Sulsel.

Sementara itu, Sekretsris BPJPH Kemenag RI Arfi Hatim dalam arahannya sebelum membuka kegiatan ini secara resmi menyampaikan bahwa BPJPH telah memulai layanan sertifikasi halal sejak 17 Oktober 2019 lalu dan BPJPH berkomitmen untuk terus melakukan transformasi layanan agar seluruh proses sertifikasi halal yang dijalankan oleh pelaku usaha dapat dilakukan secara online melalui aplikasi SiHALAL.

Dijelaskan Arfi Hatim, SIHALAL adalah aplikasi layanan sertifikasi halal berbasis web yang dapat diakses melalui perangkat smartphone atau laptop/komputer. “Digunakannya aplikasi SIHALAL ini dimaksudkan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan sertifikasi halal sesuai kebutuhan serta harapan pelaku usaha atau masyarakat,” tuturnya.

Dengan sistem layanan berbasis elektronik yang terintegrasi, lanjut Arfi Hatim, para pelaku UMK  bisa memperoleh layanan sertifikasi halal paling lama 21 hari kerja

Ditambahkan, bahwa sejak memulai layanan sertifikasi halal pada 17 Oktober 2019 lalu, BPJPH terus melakukan upaya akselerasi sertifikasi halal, seperti menggulirkan Program Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI bagi UMK setiap tahun.

“SEHATI merupakan program sinergis-kolaboratif antara BPJPH Kemenag dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, instansi dan pihak swasta dalam memberikan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi UMK,” ujarnya.

Diakhir penyampaiannya,  Arfi Hatim mengatakan bahwa pada tahun 2022 ini BPJPH menyediakan pembiayaan fasilitasi melalui program SEHATI untuk sertifikasi halal gratis bagi 349.834 pelaku UMK, yang terdiri dari 25.000 kuota UMK pada SEHATI tahap pertama, dan 324.834 kuota UMK pada SEHATI tahap kedua.

Selanjutnya, Samsu Niang dalam pemaparan materinya dengan judul Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha mengatakan akan terus mendorong sosialisasi sertifikasi halal kepada masyarakat.

"Sosialisasi ini harus gencar dilaksanakan, apalagi anggarannya memang tersedia. Nah tujuannya agar masyarakat kita, khususnya para pelaku usaha mendapatkan informasi tata cara pembuatan sertifikasi halal dan apa urgensinya," ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan Dapil Sulse II ini kemudian membeberkan porsi anggaran yang dialokasikan kepada jaminan produk halal pada tahun 2023 yang nilainya berkisar 63 persen dari 300 milyar anggaran Kemenag yang disetujui oleh Komisi VIII DPR RI.

Lanjut dikatakan bahwa karena begitu urgennya sertifikat halal ini, sehingga negara-negara yang nota bene mayoritas penduduknya non muslim juga gencar menggalakkan kehalalan untuk produk yang mereka hasilkan.

"Tentu ini berkaitan dengan pangsa pasar khususnya untuk pruduk yang akan mereka ekspor. Makanya masyarakat kita tidak boleh kalah agar mampu menembus pasar global dan saya akan terus mengawal sosialisasi dan proses sertifikasi halal agar target 10 juta sertifikat dapat kita realisasikan," pungkasnya. (AB)

 


Wilayah LAINNYA