Makassar, HUMAS SULSEL ~ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Suelawesi Selatan melalui Subbagian Ortala dan KUB menggelar Kegiatan Pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBB) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Hotel Grand Imawan Makassar, Senin 23 Mei 2021.

Kegiatan ini dihadiri oleh 103 orang peserta perwakilan dari 16 satker yang telah ditetapkan sebagai pilot project Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan.

Selaku ujung tombak pelaksanaan kegiatan ini, Subbagian Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Sulsel yang digawangi Hasbullah Muntu menghadirkan tim 11 dari Kementerian Agama RI selaku pendamping pada kegiatan yang diagendakan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 23 s.d 25 Mei 2022.

Adapun 16 Satker yang masuk dalam pilot project ini antara lain Kantor Kemenag Kab. Maros, Pangkep, Pinrang, Luwu, Palopo, Bone, Gowa, Jeneponto, MAN Sinjai, MAN Jeneponto, MTsN 2 Jeneponto, MTsN 3 Jeneponto, MTsN 1 sinjai,  MTsN 1 Soppeng, MTsN 1 Enrekang dan MTsN 1 palopo.

Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulsel Ali Yafid yang hadir langsung pada kegiatan ini dalam prolognya menyampaikan bahwa mengingat pentingnya acara ini sehingga dirinya yang sementara berada di Kota Parepare bersama Kakanwil Kemenag Sulsel bergegas pulang ke Makassar.

"Persoalan Zona Integritas ini memang sangat penting dan bukan hanya akan diterapkan pada 16 satker, tapi seluruh satker lingkup Kemenag Sulsel akan diberikan pemahaman tentang ZI menuju WBK dan WBBM sehingga diharapkan semua satker dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan jujur, adil, transparan dan akuntabel", ucap Ali Yafid.

Menurut mantan Kabid PHU ini, ZI sudah lama digaungkan, namun banyak hal yang belum kita pahami dengan baik. "Olehnya itu kita sangat bersyukur karena hadir tim 11 dari Kemenag RI yang akan membimbing dan  memperdalam lagi pemahaman kita, memberi warna, Informasi, petunjuk dan masukan tentang apa itu WBK dan WBBM, untuk itu saya minta peserta serius mengikuti kegiatan ini dan melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab.", tandasya.

Sementara itu, perwakilan Tim 11 Kemenag RI, Kartika dalam arahannya memgatakan bahwa babak baru ZI ini dimulai sejak pegawai Kemenag menerima tunjangan kinerja (tukin). Ia juga menekankan pentingnya mengakselerasi pembangunan ZI di satker masing-masing.

"Seperti kata Bapak Kabag TU ini bukan hal baru. ini barang lama. sejak bapak ibu menerima tunjangan kinerja, disitulah babak baru pembangunan zona intrgritas dan pelaksanaan reformasi birokrasi dimulai. Nah sekarang yang kita perlukan adalah akselerasi untuk menuju ZI BBK WBBM, kata Tika.

Diakhir arahannya, Tika meminta kepada pimpinan dari 16 satker untuk juga diundang hadir pada kegiatan ini. "Pimpinannya juga kami tunggu. Bapak ibu ini kan cuma kopral, jadi dibutuhkan kehadiran jenderalnya. Mungkin setelah ini bapak paham apa itu ZI BBK dan WBBM namun jika pimpinan tidak mendukung kan tidak ada artinya",  ujar Tika.

Tika kemudian mengimbau kepada  semua satker dibawah naungan Kanwil Kemenag Sulsel untuk melakukan submit di aplikasi PMPZII sebelum tanggal 31 Desember 2022. Jadi tidak ada lagi yang kosong dengan alasan ketidak tahuan atau karena ketidak pedulian", pungkasnya.

Guna lebih menfokuskan pendalaman materi, peserta kemudian dibagi dalam 6 kelompok kerja dengan didampingi masing-masing pemateri dari Tim 11 Kemenah RI.

Pokja yang dibentuk tersebut yakni Pokja 1 yang membahas tentanf Manajemen Perubahan, Pokja II tentang Penataan Tata Laksana Pokja III mengulas tentang Penataan Manajemen SDM,
Pokja IV tentang Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pokja V  mengulas tentang Penguatan Pengawasan, serta Pokja VI tentang Peningkatan Kualitas Layanan Publik. (AB)