Kegiatan Kakankemenag Gowa

Menag RI Tegaskan, Jangan Main Promosi Jabatan dan Proyek di Kemenag

Foto by Humas Kemenag RI

Sungguminasa (Humas Gowa). Menteri Agama  RI, Nasaruddin Umar memberikan peringatan keras kepada jajarannya untuk tidak main-main proyek apalagi promosi jabatan di lingkup Kementerian Agama.

Menag Nasaruddin Umar minta hentikan cara-cara curang untuk meraih jabatan di lingkup Kementerian Agama di seluruh Indonesia. “Saya minta hentikan sekarang juga,” tegasnya.

Peringatan keras itu disampaikan Menag Nasaruddin Umar pada kegiatan “Kick Off Meeting Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian Agama 2025-2029” di Auditorium H.M.Rasjidi Kemenag, Jakarta, yanh dibuka pada 12 November lalu.

Menag mengungkapkan rencananya untuk melakukan pembersihan di lingkup Kemenag. Ia tidak takut dengan resiko, karena menurutnya Presiden Prabowo ada dibelakangnya.

“Saya tidak ada beban. Kecuali mengabdi ke Presiden Prabowo. Jadi, kalau ada resikonya bila saya melakukan pembersihan, saya siap resikonya,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Kakankemenag Gowa, Jamaris Khalik menyatakan sebagai jajaran Kementerian Agama berkomitmen untuk melaksanakan dan mengamankan seluruh kebijakan Menag Nasaruddin.

"Dan memang semestinya begitulah sikap seluruh jajaran Kemenag. Kami siap dan akan menjaga loyalitas dan integritas. Satu komando, tegak lurus. Insya Allah," tegas Jamaris saat dikonfirmasi di momen Hari Jadi Gowa ke 704 di Taman Hasanuddin, Ahad (17/11/2024).

Kegiatan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, Ketua Komisi VIII DPR-RI Marwan Dasopang, serta sejumlah Pejabat Eselon I dan II Kemenag.

Juga diikuti secara daring oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.

Menag juga meminta agar Kakanwil Kemenag Provinsi tidak membiarkan pasangan mereka melakukan kegiatan yang bisa mengganggu kerja mereka, dalam mengemban tugas negara.

Menag berpesan, jangan sampai kegiatan istri pejabat Kemenag justru membebani negara, sementara kegiatan tersebut bukan dalam rangka pelaksanaan tugas negara.

“Boleh kita berikan kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP), tetapi jangan sampai DWP merecoki tugas-tugas suaminya,” tegasnya.(OH)


Daerah LAINNYA