Kakanwil Simakrama dengan Pimpinan Lembaga Agama Dan Keagamaan Hindu Sulawesi Selatan

Illustrasi Foto (Kemenag RI Provinsi Sulawesi Selatan)

Makassar (Humas Kanwil) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan H. Khaeroni didampingi oleh Pembimas Hindu Kanwil Kemenag Sulsel Simon Kendek Paranta bersilaturahmi dengan Pimpinan Lembaga Agama Dan Keagamaan Hindu Sulawesi Selatan di Pura Giri Natha Makassar, Rabu (12/01/2022).

Sebelum bertemu dengan para pimpinan lembaga, Kakanwil yang diterima oleh Sekretaris PHDI Gede Durahman diajak mengunjungi Pura Giri Natha Makassar yang merupakan satu-satunya Pura yang ada di Kota Makassar. Sekretaris mengungkapkan kebahagiannya karena kedatangan Kakanwil di Pura ini merupakan kedatangan Kakanwil yang kedua setelah Kakanwil Anwar Abubakar yang sebelumnya menjabat.

Gede Durahman menjelaskan struktur kepengurusan yang ada di PHDI provinsi. “Dalam PHDI provinsi terdiri dari tiga lembaga. Yang pertama biasa disebut dengan Paruman Pandita sedangkan sebagai Dewan Penasehat dan Dewan Pembina disebut dengan Pareman Duarata dan yang ketiga adalah Pengurus Harian” ulasnya.

Parisade Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk pada tanggal 30 Desember 1983 dan sampai saat ini PHDI Kabupaten Kota baru terbentuk di delapan kabupaten kota diantaranya Makassar, Gowa, Sidrap, Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Tana Toraja. “Untuk tahun ini ada tiga yang kabupaten yang siap dibentuk yaitu Parepare, Wajo dan Pinrang” tambahnya.

Lanjutnya, Umat Hindu di Sulawesi Selatan tidak pernah mengalami masalah dengan kerukunan. Moderasi beragama sangat membantu umat Hindu sehingga dapat merasakan kerukunan dan tidak pernah mengalami gesekan sedikit pun. “Sebelum ke Makassar, waktu di Jawa kami mendengar tentang Makassar waduh ngeri-ngeri sedap, tetapi selama kami disini kami tidak merasakan apapun sehingga coto itu sudah terbiasa dengan lidah kami” sambutnya.

Dalam kesempatan tersebut Gede Durahman mengungkapkan sedikit keluhannya dalam kegiatan Melasti sebelum hari raya Nyepi. “Melasti itu merupakan upacara pencucian alam dan diri yang biasa kami lakukan di pantai. Nah, di Makassar kami mengalami kesulitan mencari pantai karena sudah dikuasai oleh pihak-pihak lain. Kami harapkan Kementerian Agama dapat membantu kami walaupun selama ini Walikota telah membatu kami melaksanakan Melasti di Pantai Akkarena” curhatnya.

Pejabat Penyelenggara Hindu di Kementerian Agama Kabupaten Kota juga menjadi perhatian Sekretaris PHDI. Saat ini  beberapa kabupaten belum memiliki penyelenggara, hanya di Sidrap dan di Luwu Timur sehingga memohon bantuan pak Kakanwil untuk beberapa kabupaten tersebut mengingat banyaknya umat Hindu disana.

Kakanwil Kementerian Agama Khaeroni dalam sambutannya mengungkapkan terimakasih karena telah memberikan kontribusi yang luar biasa terciptanya kerukunan umat beragama walaupun ada isu nasional tetapi umat Hindu di Makassar tidak ikut terlibat dalam isu tersebut.

Tambahnya, Khaeroni juga mengingatkan bahwa agama sebaiknya jangan dimasuki kepentingan politik. Apabila agama sudah dimasuki kepentingan praktis, kemungkinan terjadi perpecahan umat yang sangat besar. “Kita perlu menghindari kepentingan politik yang memanfaatkan agama” tegasnya. Khaeroni melihat umat Hindu tidak mencampuri agama lain. Ini sisi penting yang memiliki kontribusi yang besar sehingga umat Hindu tidak pernah memiliki konflik dengan umat agama lain, salutnya

Diakhir sambutannya Kakanwil menyinggung soal pendidikan agama di sekolah umum. “Kesulitannya adalah tidak semua pimpinan daerah memiliki anggaran yang memadai untuk mengangkat guru agama apa lagi sekolah umum.” Ulasnya. Hal tersebut tidak hanya untuk agama minoritas, guru agama Islam juga memiliki masalah yang sama.

Pimpinan lembaga yang hadir dalam Simakrama bersama Kakanwil diantaranya Katua Paruman Walaka, Ketua WHDI, Ketua Yayasan Sadhana PHDI, Ketua BHDM, Ketua PSN, Ketua Ichi, Ketua PMHDI, Ketua Peradah Makassar, Ketua Hipmahat, dan Ketua Prajaniti Makassar. (riz)


Wilayah LAINNYA