Maros (Humas Maros)-Komisi 1 DPRD Kabupaten Sidrap melakukan kunjungan kerja di Kemenag Maros, Kamis (18/7/2024).
Rombongan diterima Kasubbag TU Kemenag Maros Abdul Kadir dan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Ahmad Ihyaddin.
Kasubbag TU Abdul Kadir berharap, informasi yang digali dari Kemenag Maros bisa bermanfaat sebagai bahan perumusan kebijakan di Kabupaten Sidrap.
Komisi 1 DPRD Sidrap yang melakukan kunjungan kerja terkait rekomendasi pengelolaan travel haji dan umrah: Ahmad Salihin, Naharuddin Sadike, Samsu Marlin, dan Idham Mase.
Dalam paparan, Ketua Komisi 1 Ahmad Salihin, menyampaikan terima kasih atas sambutan Kemenag Maros.
“Kami mencari formula, bahan kami, karena kami akan memanggil Kemenag Sidrap dan stakeholder. Mencari bahan perbandingan, kita tidak mau gegabah. Setelah ada aduan masyarakat, kami secepatnya melakukan evaluasi. Gambaran solusi, terkait pembinaan travel haji dan umrah.”
Selanjutnya Naharuddin, menyampaikan terkait banyaknya aduan masyarakat, terkait carut marut penyelenggara haji tahun ini.
“Warga kami banyak korban, haji plus dengan menggunakan visa ziarah. Kami ingin berbagi informasi. Dan ini juga langkah menghindari hal sama untuk tahun berikutnya. Banyak. Supaya hal ini tidak terjadi lagi.
“Kami juga berharap, Kemenag mencabut izin travel yang nakal,” tegasnya.
Syamsu Marlin, juga menyampaikan hal serupa. “Persoalan haji plus dari masyarakat mengadu ke DPRD. Sidrap-lah yang terkenal, banyak masyarakat kami yang menjadi korban, maka kami melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Maros ini.”
Sedangkan Idham Mase, menyampaikan pengalaman, bahwa banyak travel yang bermasalah misal visanya. “Hal ini berakibat: over soal pelayanan kepada jemaah.”
Terkait ini, Kepala Seksi PHU Ahmad Ihyaddin di hadapan anggota dewan menyampaikan langkah-langkah konkret Kemenag Maros.
“Secara institusi langkah pertama, kami melakukan pemantauan dan pengawasan, setiap akan pemberangkatan kami datangi. Setelah pulang, kami cek kembali sampai hal-hal teknis, bahkan kepada jemaahnya.
“Kami juga bergerak di awal, mengumpulkan jemaah, memberikan edukasi. Kami melibatkan penyuluh agama, sebagai penyuluh haji dan umrah. Menyampaikan informasi haji dan umrah kepada masyarakat.
“Begitu ada travel yang jemaahnya bermasalah, saya main keras, izin dicabut, rekomendasi ditinjau ulang. Secara internal kami lakukan. Begitu masalah kami dengar, kami datangi langsung,” tegas Ahmad Ihyaddin.
Dalam forum diskusi yang berlangsung di ruang kepala kantor, Kemenag Maros juga menghadirkan dua pengelola travel. (Ulya)
