Parepare, (Inmas Parepare) - Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, H. Hasan Basri, S. Ag., SH., MH mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Parepare menjadi narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Kepolisian Resort (Polres) Kota Parepare di Hotel Pariwisata, Kamis (30/8/2018).
Kegiatan yang mengangkat tema ‘Kita Wujudkan Pileg / Pilpres yang Aman dan Damai Serta Toleransi Umat Beragama’ ini bertujuan untuk menolak radikalisme dan anti Pancasila menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).
Dihadiri oleh Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) Kota Parepare, perwakilan dari Kepolisian Daerah (Polda), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare. Sementara peserta yang hadir terdiri dari para Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (PMK) se-Kota Parepare, Ketua RT dan Ketua RW se-Kota Parepare, Pimpinan Organisasi Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta perwakilan beberapa Instansi.
Hasan Basri yang juga sebagai dosen di beberapa Perguruan Tinggi di Kota Parepare ini, dalam uraian materinya mengatakan bahwa toleransi umat beragama dapat bermakna, setiap warga negara Indonesia yang telah memeluk agama masing masing wajib menjaga toleransi artinya setiap umat beragama harus saling menghargai dan menghormati, dan harus menjalankan ibadah sesuai keyakinan bagi pemeluk-pemeluknya, tidak boleh saling memaksa dan mempengaruhi terhadap yang lain.
“Toleransi ini sudah diatur oleh Allah dalam Al Qur,an surat Al Kafirun "Lakum Diinukum Waliyadiinn" (Bagimu agamamu dan bagiku agamaku)”, kata Kepala KUA yang juga sebagai salah seorang kandidat Doktor di Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) yang telah mempresentasekan/mempertanggung jawabkan Judul Disertasi di hadapan peserta Seminar Internasional Tingkat Asean di Manila Pilipina pada akhir bulan Juli 2018 yang lalu.
Lebih lanjut dikatakan bahwa toleransi beragama dapat menjadikan umat beragama hidup rukun dan damai sehingga tercipta masyarakat yang harmonis. Selain toleransi beragama juga dikenal toleransi budaya dan toleransi politik. “ Seperti yang sekarang kita hadapi menjelang pelaksanaan pileg/pilpres, kita harus menerapkan toleransi politik karena setiap orang punya pilihan yang berbeda, sehingga harus menghargai pilihan orang lain, tanpa ada yang saling menghina dan menjelek-jelekkan satu sama lain”, ungkapnya.
Toleransi dalam prakteknya juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang jenazah orang Yahudi dan Nasrani lewat di depan Rasul lalu Rasul berdiri menghormatinya, lalu kemudian sahabat keberatan dan bertanya " Wahai Rasulullah Kenapa engkau menghormatinya padahal jenazah itu orang Yahudi dan Nasrani ? lalu Rasulullah menjawab aku berdiri menghormatinya bukan melihat agamanya tapi melihat manusianya, demikian kata Hasan Basri.
Lanjut mengutip pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia (RI) bahwa radikalisme berbasis agama tidak selalu disebabkan oleh faktor idiologi atau paham keagamaan tapi juga bisa oleh faktor sosial, seperti ketidakadilan politik, hukum, ekonomi dan lain sebagainya. (Pernyataan ini disampaikan saat silaturrahmi Menteri agama dengan tokoh Ormas Islam dan seminar nasional tentang penanggulangan bahaya ISIS di Jakarta 2014)
“Apabila ideologi negara sudah tidak kokoh maka akan berdampak terhadap ketahanan nasional. Meningkatnya kasus radikalisme saat ini tak lepas dari lemahnya sikap pemerintah dalam mengatasi tumbuhnya kelompok atau perseorangan yang menyimpang dari komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika”, tutupnya.(hb/nb/arf)
