Sinjai Utara (Humas Sinjai) – Dalam rangka salah satu upaya meningkatkan silaturahmi sekaligus menggali informasi terkait dengan munculnya potensi aliran sesat dan konflik keagamaan di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Selatan termasuk di Kabupaten Sinjai.
Kedatangan kami ingin bersilaturrahmi sekaligus koordinasi upaya ini dilakukan untuk mengetahui secara mendetail terkait terindikasi adanya organisasi Khilafatul Muslimin di daerah berjuluk Bumi Panrita Kitta ini. Kata Roni Intel Korem 141/Toddopuli Kab. Bone,
Maraknya Radikalisme yang ada di Indonesia. Khusunya di Prov. Sulsel ini sebagai amanah dalam menjalankan tugas kita akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak seperti Kementerian Agama yang memiliki otoritas keagamaan, Ormas Islam dan lembaga yang lain seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta beberapa Instansi terkait. Ungkap Roni Intel Korem 141/Toddopuli Kab. Bone, yang didampingi Yusran Tim Intel Kodim 1424/Sinjai, dan Suardi Tim Intel Kodim 1424/Sinjai , bertempat di ruang kakankemenag Sinjai, Selasa (28/6/2022) siang.
Menurut H. Jamaris setelah menghadiri pertemuan dengan tokoh agama se-kabupaten Sinjai yang dihadiri Densus 88 bagian pencegahan dan Kasat Intel Polres Sinjai, di ruang pertemuan Polres sinjai pada Rabu (22/6/2022) lalu
Menyikapi hal tersebut Mantan pejabat Kemenag Kabupaten Gowa mengklaim bahwa warga kabupaten Sinjai ini yang terdaftar sebagai anggota Khilafatul Muslimin tidak tahu dan paham tentang organisasi tersebut. Ada sembilan orang terindikasi menjadi anggota organisasi Khilafatul Muslimin di daerah berjuluk Bumi Panrita Kitta ini.
“Kami sudah memanggil orang tersebut, yang hadir kemarin lima orang, dua orang sudah meninggal dunia dan dua orang lainnya lagi sakit sehingga belum sempat hadir,” kata Jamaris
“Pada saat pengajian itu, kartu Identitas mereka diambil lalu didaftar sebagai anggota dan di bai’at,” Katanya
“Jadi awalnya, ada orang dari luar masuk ke Sinjai, kemudian ketemu temannya dan diajaknya untuk melakukan pengajian di salah satu tempat. Di pengajian itulah mereka dimintai kartu identitas ternyata untuk didaftar sebagai anggota, kemudian di bai’at,” jelasnya.
“Setelah kami telusuri, baik jejak elektronik ataupun aktivitas-aktivitas di tengah masyarakat, tidak ditemukan kegiatan-kegiatan dilakukan yang dianggap merugikan, baik terkait membangun jaringan ataupun gerak gerakan lain yang dianggap menyimpang atau membahayakan dan ternyata mereka ini tidak memiliki informasi yang cukup tentang organisasi ini sehingga kita anggap mereka ini adalah korban,” jelas Jamaris.
“Di antara yang hadir lima orang kemarin itu tidak saling mengenal dan mereka kaget setelah tahu kalau organisasi ini ternyata dilarang oleh pemerintah,” sambungnya.
Kemenag Sinjai bersama pihak terkait sudah melakukan pembinaan terhadap anggota Khilafatul Muslimin. Mereka berikrar kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
“Mereka juga sudah melakukan Syahadat kebangsaan untuk kembali memperkuat komitmennya tetap loyal menjadi bagian dari NKRI dan menyatakan mencabut bai’atnya yang dilakukan pada saat pengajian itu,” ujarnya.
Jamaris berharap kepada masyarakat Sinjai untuk melaporkan kepada Kemenag atau penyuluh agama, jika ada oknum yang membawa sesuatu paham yang dianggap melenceng.
“Perlunya peran semua pihak untuk melakukan pengawasan terhadap banyaknya muncul paham-paham keagamaan, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama tetapi sesungguhnya bisa saja bertentangan dengan ajaran agama yang kita anut selama ini,” tandas Jamaris. (Arf)
