Makassar (Humas Pinrang) – Untuk memperoleh predikat WBK itu tidaklah mudah karena evindencenya harus lengkap dan semuanya serba terinformasikan serta diperlukan responden sebagai alat kontrol dan evaluasi atas capaian kinerja yang telah dilakukan.
Hal tersebut disampaikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan, H. Khaeroni, pada Pencanganan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bertempat di Hotel Grand Imawan Makassar. Selasa, 24/2022, malam
Pencanangan ini ditandai dengan pemasangan baju seragam ZI secara simbolis oleh Kakanwil Kemenag Sulsel Khaeroni kepada 2 orang perwakilan dari 16 Satker yang telah ditetapkan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas tahun 2022.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pinrang, H. Irfan Daming bersama para pimpinan 16 Satker hadir pada acara pencanangan dan mengikrarkan secara bersama-sama pakta integritas yang dipandu oleh Kepala Kemenag Kab. Maros yang juga merupakan Ketua Forum Komunikasi Kepala Kantor Kemenag Kab./Kota se Sulawesi Selatan Hafid. M Talla.
Keenambelas Satker ini kemudian menandatangani komitmen pencanangan Zona Integritas dengan harapan 6 area perubahan reformasi birokrasi dapat diwujudkan, yaitu Area Manajemen perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Kanwil Kemenag Sulsel telah menetapkan 16 satker sabagai pilot project pencanangan ZI tahun 2022, yaitu Kantor Kemenag (Kankemenag) Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Pinrang, Kab Gowa, Kab. Bone, Kab. Jeneponto dan Kota Palopo, Kab. Luwu serta MAN Jeneponto, MAN 1 Sinjai, MTsN 2 Jeponto, MTsN 3 Jeneponto, MTsN 1 Sinjai, MTsN 1 Enrekang, MTsN 1 Palopo dan MTsN 1 Soppeng.
Lebih lanjut Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Khaeroni dalam sambutannya menyampaikan bahwa Satker yang belum masuk dalam pilot project ZI tahun 2022 agar segera berbemah dan mempersiapkan diri untuk juga masuk dalam ZI ditahun berikutnya, dengan harapan layanan pupblik pada setiap Kantor Kemenag dan atau Satker se Sulsel benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
"Memperoleh predikat WBK itu tidaklah mudah. Mulai dari perncanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara bertahap. Dan monitoring ini sangat urgen dalam mengukur capaian kinerja setiap satker, sehingga sebaiknya monitoring itu dilakukan sesering mungkin", tandasnya.
Acara pencanangan ini selain dihadiri pimpinan 16 Satker dibawah naungan Kemenag Sulsel, juga hadir Kepala Bagian Tata Usaha Ali Yafid, serta pimpinan rombongan tim 11 Kemenag RI, Tika serta Subkoordinator Ortala dan KUB Hasbullah Muntu. (Mrw)
