Maros (Humas Maros)-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenag Sulsel) H. Muh. Tonang mengharapkan bukti implementasi moderasi beragama, mewujud dalam praktik keseharian dan menjadi sebuah sistem dalam lingkungan kerja.
Hal ini disampaikan Kakanwil HM. Tonang saat menyampaikan arahan di forum seminar nasional penguatan moderasi beragama yang diselenggarakan DPD PGMI Kabupaten Maros.
“Program ini, kita mau menjadi sebuah sistem, terinternalisasi dalam tugas fungsi, di pelayanan pendidikan, keagamaan dan bisa mensupport seluruh kegiatan di Kementerian Agama,” jelas Kakanwil HM. Tonang di Hall Grand Waterboom Maros, Sabtu (25/5/2024).
“Moderasi beragama juga berkaitan dengan interaksi kemanusiaan kita. Bukan soal agama saja, tetapi juga menyangkut hubungan tata kelola pemerintahan. Di pelayanan publik, kita harus implementasi moderasi beragama bisa mewujud dalam sikap.
Kakanwil juga menyebut, bahwa di internal Kemenag sudah dilakukan berbagai sosialisasi, FGD, bahkan sudah ada penggerak dan pelopor moderasi beragama.
“Di internal Kemenag, apakah berdampak, ini soal pemahaman perilaku, berinteraksi bersama. Makna lebih luas, tentu berkaitan dengan interaksi sesama manusia, sesama anak bangsa.
“Awalnya, sesuai fitrah kita berbeda, maka kita bisa saling memahami. Selanjutnya kita bisa naikkan levelnya, saling menghormati dengan orang yang berbeda dengan kita. Kita naikkan lagi setelah saling menghormati, maka kita bisa bekerja sama dengan mereka yang berbeda.
“Tapi, relasi itu tadi harus tegas soal komitmen kebangsaan. Harus tegas, kepada pihak yang tidak mau mendukung program moderasi beragama.”
“Kita sering gagap soal moderasi beragama, bagaimana mengimplementasikannya. Seolah-olah itu asing bagi kita. Padahal prinsipnya adalah Pancasila: bicara soal kebangsaan, persatuan, keadilan dan seterusnya.
Lebih khusus di madrasah, Kakanwil HM. Tonang berharap kepada para pendidik dan tenaga kependidikan untuk bisa lebih riil mewujudkan moderasi beragama.
“Konten moderasi beragama. Saya sudah keliling, belum ada madrasah yang memasang penanda misalnya, bahwa madrasah terkait memasifkan prinsip-prinsip moderasi beragama.
“Salah satu poin moderasi beragama, penghargaan budaya lokal. Kita punya pesan leluhur, sering kita aplikasikan tapi jarang kita sebut. Banyak pesan leluhur, ini tidak pernah kita simpan di madrasah. Padahal bisa menjadi pengingat bagi kita. Yang ada justru pesan berbahasa Inggris, padahal pesan lokal leluhur, bisa jadi spirit dalam pelayanan.
“Kita punya Medsos, kita bisa kampanye yang menyejukkan dan mencounter berita-berita hoaks. Kita juga bisa memaksimalkan ekstrakurikuler dengan muatan moderasi beragama.
“Saya yakin kita bisa menjadi penggerak, bisa menjadi bagian dari sebuah sistem dalam penguatan moderasi beragama.”
Dalam skala makro, Kakanwil menyebut indikator penting dari dampak isu moderasi beragama di masyarakat.
“Apa dampak perilaku terkait moderasi beragama di internal kita terhadap publik. Cuma satu ukuran, terkait proses Pemilu 2024. Pemilu yang baru-baru ini, berlangsung dengan damai dan tidak mencuat isu-isu politik identitas yang mengatasnamakan agama dan semacamnya. Ini bukti penting.”
Hadir pula dalam seminar, Kasubtim Kurikulum dan Evaluasi MA/MAK Direktorat KSKK Madrasah Kemenag RI, Dr. Zulkifli yang mengurai spirit kurikulum merdeka, kurikulum yang menghargai segala potensi peserta didik, termasuk bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.
Kemudian, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kabupaten Maros H. Muhammad, menyampaikan kesiapan madrasah di Kabupaten Maros untuk menerapkan program madrasah inklusi dan menjelaskan hubungannya dengan empat indikator utama moderasi beragama. (Ulya)
