Galesong (Humas Gowa). Musyawarah Besar Terpadu Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) dan Kelompok Kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah (KKG MI) Wilayah 3 Kecamatan Bontonompo-Bontonompo Selatan dilaksanakan di RM. Daeng Taba Lanna Kecamatan Galesong Selatan, Kamis (21/12/2023). Selain Musyawarah Besar juga dilaksanakan penandatanganan Kurikulum Operasional Madrasah (KOM).
Hadir pada kesempatan itu, Muhammad Jamil selaku Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Gowa, juga Salli, Ketua KKMI Kabupaten Gowa, Maisar Sekretaris Umum KKG MI kabupaten Gowa beserta Kepala Madrasah dan Guru yang berasal dari Madrasah Ibtidaiyah di wilayah 3.
Syamsuddin Misbah selaku ketua demisioner KKMI Wilayah 3 Kecamatan Bontonompo-Bontonompo Selatan melaporkan bahwa sejatinya kegiatan ini dilaksanakan di bulan November namun oleh karena banyaknya kegiatan di masing-masing madrasah sehingga nanti hari ini baru terlaksana.
“Sebanyak 4 MI di kecamatan Bontonompo dan 9 di kecamatan Bontonompo Selatan, ke-13 madrasah ini bergabung di wilayah 3 sebagaimana pembagian SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa tentang Pembagian Wilayah Madrasah Ibtidaiyah di kabupaten Gowa,” jelas Kamad yang biasa dipanggil Daeng Situ itu.
Sementara itu Muhammad Jamil dalam sambutannya menyampaikan bahwa KKMI dan KKG Wilayah 3 menjadi barometer KKMI KKG di kabupaten Gowa.
“Kebersamaan yang telah terjalan ini hendaknya dijaga dan semakin ditingkatkan sehingga organisasi ini menjadi wadah untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan dari setiap Kepala Madrasah dan Guru," tutur Jamil.
Dalam musyawarah besar ini terpilih Hamsir, Kepala MIM Katinting sebagai ketua KKMI dan Aminuddin Sose Guru MIM sebagai ketua KKG MI wilayah 3 Kecamatan Bontonompo-Bontonompo Selatan.
Hamsir setelah terpilih sebagai ketua KKMI Wilayah 3 Kecamatan Bontonompo-Bontonompo Selatan berharap kebersamaan dan prestasi dari para kepala madrasah dan guru dipertahankan dan semakin ditingkatkan untuk kemajuan madrasah ke depannya.
Kurikulum Operasional Madrasah menurut Aminuddin Sose, dikembangkan dan dikelola dengan mengacu kepada struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah dan menyelaraskannya dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, madrasah dan daerah. "Dalam menyusun kurikulum operasional, madrasa diberikan wewenang untuk menentukan format dan sistematika penyusunannya.(CDM/OH)
