Hotel Bukit Indah, 28 Mei 2024 — Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, M. Ruysdi Hasyim menghadiri rapat evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 tingkat kabupaten yang diadakan di Aula Hotel Bukit Indah, Masamba. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah berlangsung, serta membahas langkah-langkah perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa mendatang.
Acara yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat keamanan, perwakilan partai politik, ormas Islam, dan unsur aparat desa yang berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme. Rapat dibuka dengan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara, Suprianto, yang menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan Pemilu 2024.
Dalam sambutannya, Suprianto menekankan pentingnya evaluasi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kab. Luwu Utara. “Penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Evaluasi yang kita lakukan hari ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan solusi yang tepat untuk pemilu yang akan datang,” ujarnya.
Rapat evaluasi ini membahas berbagai aspek penyelenggaraan pemilu, mulai dari kesiapan logistik, pelaksanaan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), partisipasi masyarakat, hingga penanganan sengketa pemilu. Peserta rapat juga memberikan masukan dan saran berdasarkan pengalaman mereka selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
Kepala Kantor Kementerian Agama dalam wawancaranya mengatakan bahwa “Kita semua memiliki tanggungjawab bersama dalam menyelenggarakan pemilu yang damai, tugas utama penyuluh Agama agar dapat membuat suasana yang lebih damai dan tidak mudah terprovokasi” ujarnya.
Rapat evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Luwu Utara, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang transparan dan akuntabel.
