Makassar, HUMAS KEMENAG – Bidang Pendidikan Masrasah (Penmad) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Ditjen Pendidikan islam Kementerian Agama RI, Siddik Sisdiyanto untuk membuka sekaligus memberikan materi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Provincial Coordination Unit (PCU) dan Implementasi Program Realizing Education’s Promise - Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR), Rabu 24 Juli 2024.

Kegiatan yang digelar di Novotel Makassar Grand Shyla Hotel ini, diagendakan berlangsung selama 3 hari,  24 sampai 26 Juli 2024 dengan peserta sebanyak 96 orang dari unsur Kepala Seksi/Penyelenggara Penmad/Pendis, Kepala Madrasah, Pokjawas dan Operator Madrasah se-Sulawesi Selatan.

Direktur KSKK Siddik Sisdiyanto dalam arahan dan materinya menyampaikan bahwa Kemenag mempunyai peran penting di dalam pencapaian target pembangunan pendidikan nasional.

Kemenag, lanjut Sisdiayanto mengelolah pendidikan madrasah dengan total lembaga sebanyak 87.362 Madrasah, dimana 95 persen adalah madrasah swasta dan hanya 4.046 lembaga negeri, dengan total peserta didik 10.554.000 siswa.

“Lembaga yang terakreditasi baru 71.000. Sehingga salah satu komitmen kami dengan Pak Menteri adalah menuntaskan seluruh akreditasi madrasah-madrasah yang belum terakreditasi, akan tetapi mampunya teman-teman di BAN S/M hanya 15.000 madrasah tahun ini,” imbuhnya.

Ditambahkan,  dari 95 persen madrasah swasta, hanya 40 persen yang berdiri di bawah yayasan yang besar, sisanya di bawah lembaga kecil. Dan dari 40 itu ada 20 persen madrasah yang peserta didikanya kurang dari 60 siswa.

“Ini masuk wilayah madrasah yang tidak bermutu, tidak berdaya dan tidak punya biaya. Ini masuk dalam taget project madrasah reform untuk meningkatkan mutu madrasah-madrasah tersebut,” paparnya.

Namun project madrasah reform yang dilaksanakan di 34 provinsi dan 514 kab./kota di Indonesai ini, kata Sisdiyanto akan berakhir tahun 2024 setelah berjalan selama 5 tahun.

Pada kesempatan ini,  Direktur KSKK juga membeberkan target yang hendak dicapai kedepan, yaitu menuntaskan seluruh madrasah yang belum terakreditasi, dan khusus untuk kurikulum, Sisdiyanto mengungkapkan akan dilakukan digitalisasi ijazah.

“Target kita adalah menggenjot digitalisasi madrasah. Jadi tahun depan tidak ada lagi ijazah yang ditulis manual,” bebernya.

Diakhir arahannya, Sisdiyanto mengimbau kepada seluruh madrasah untuk mengapresiasi setiap capaian prestasi non akademik dari peserta didik.

“Peserta didik ada yang tidak berprestasi secara akademik, namun diantara mereka ada juga yang hebat di bidang non akademik. Ini tolong diparesiasi, modalnya sedikit tapi efeknya luar biasa. Cuma selembar kertas piagam dan dibagikan pada setiap apel pagi hari Senin, dapat memotivasi yang lain,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenag Sulel HM. Tonang berharap program madrasah reform yang telah berjalan selama 5 tahun dan dan akan berakhir tahun 2024, segera menemukan funding baru dan berganti nama.

“Program ini sudah berjalan 5 tahun, dan dampaknya dapat kita rasakan bersama, baik dari segi sarpras, termasuk dalam hal peningkatan mutu guru. Mungkin setelah berakhir akan berganti nama dengan funding atau pendanaan baru,” sebutnya.

Selanjutnya, Mantan Kabid Penmad ini mengimbau kepada seluruh madrasah negeri untuk menggunakan aplikasi e-RKAM. “Dulu madrasah swasta semua yang menggunakan. Ini penting untuk menilai mulai dari perencanaan, pelaksanaan mapun evaluasinya,” jelas Tonang.

Terakhir, Tonang menegaskan agar madrasah benar-benar konsern pada transformasi layanan, yaitu layanan berbasis digital atau digitalisasi layanan.

“Sistem ini selain efektif dan efisien, juga transparan dan akuntabel. Bahkan tahun ini telah kita terapkan PPDB online di MAN 2 dan MTsN 1 Makassar. Ini salah satu cara untuk meningkatkan mutu madrasah melalui seleksi yang sangat ketat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Penmad, yang juga merupakan Ketua PCU, Abdul Gaffar dalam laporannya menguraikan 4 komponen PCU, yaitu Komponen 1 tentang Penerapan Sistem e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis Elektronik) Secara Nasional dan Pemberian Dana Bantuan untuk Madrasah.

Komponen 2 mengenai Penerapan Sistem Penilaian Hasil Belajar di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) untuk Seluruh Peserta Didik Kelas 4 Secara Nasional

Adapun Komponen 3 adalah Kebijakan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk Guru, Tenaga Kependidikan di Madrasah

Dan yang terakhir, urai Gaffar adalah Komponen 4, yaitu Penguatan Sistem Untuk Mendukung Pengembangan Kualitas. (AB)