Bandung, HUMAS KEMENAG - Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulsel, Ikbal Ismail menghadiri pelaksanaan Mudzakarah Perhajian Indonesia yang digelar di Bandung Jawa Barat, 7 - 9 November 2024.

Dikatakan Ikbal, sapaan akrabnya, kegiatan ini sangat penting sebagai salah satu bagian dalam persiapan pengambilan kebijakan Pemerintah untuk pelaksanaan operasioanal Haji 2025,.

"Hasil dari mudzakarah haji ini
akan segera sosialisasikan di Sulawesi Selatan, dengan harapan dalam pelaksanaan manasik Haji, jemaah dapat diedukasi dari awal terkait rencana pelaksanaan murur bagi jemaah lansia dan risti di Muzdalifah dan  tanazul ke Mekkah (hotel jemaah)," ujar Ikbal disela kegiatan.

Mantan Kepala UPT Asrama.Haji Sudiang ini pun optimis, dengan persiapan yang matang, pelayanan haji tahun 2025 akan semakin meningkat.

Diketahui, Mudzakarah Perhajian Indonesia 2025 yang digelar di dua tempat, yakni di kampus IAI PERSIS Kabupaten Bandung dan di Hotel Aryaduta Kota Bandung ini dibuka secara resmi oleh Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar, Kamis 7 November 2024.

Dalam sambutan dan arahannya, Menag menyampaikan komitmennya melaksanakan penyelenggaraan Haji tahun 2025 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kita siap bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Haji serta kementerian terkait dalam melayani jemaah," ungkapnya.

“Presiden telah membentuk Badan Penyelenggara Haji yang berasal dari rahim Kemenag.  Olehnya itu penyelenggaraan Haji tahun 2025 harus lebih baik dari tahun sebelumnya," sambung Menag menambahkan.

Menag berharap, mudzakarah ini menghasilkan rekomendasi yang produktif, efektif, efisian dan tetap dalam bingkai syariat.

Menag  juga menyoroti hasil ijtima MUI tentang pemanfaatan hasil manfaat dari bipih jemaah. Menurutnya penggunaan manfaat bipih perlu dikaji secara mendalam dengan ilmu ushul fiqhi sehingga bisa mengeluarkan hukum yang mengacu pada spirit mashlahat.

“Hasil mudzakarah ini akan saya bawa ke Majelis Ulama Indonesia untuk dijadikan bahan kajian dan  pertimbangan dalam penyelenggaraan Haji tahun 2025” pungkasnya. 

Sebelunya, Dirjen PHU Prof. Hilman Latief melaporkan bahwa kegiatan Mudzakarah Perhajian Indonesia dilaksanakan untuk membahas masalah hukum dan hal strategis yang terkait penyelenggaraan ibadah haji. 

“Mudzakarah ini bertujuan membahas tema-tema fiqh kontemporer haji secara proporsional yang berorientasi pada hifzh nafs  serta penyelenggaraan haji secara strategis. Olehnya itu penyelenggaraan Haji tahun 2025 diharapkan dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman," jelas Hilman. 

Adapun narasumber pada kegiatan ini dari unsur ulama, pakar dan perofesional yaitu Dirjen PHU Prof Hilman Latief, Ketua Umum PERSIS, Ketua BPKH, Ketua LBM PBNU, Dr. KH. Akh Fakhrrurrozi (Ketua PBNU), Ketua Baznaz, Dr. Nasrullah (STH KUH Jeddah), H. Liliek Marhaendro (Kapuskes Haji Kemenkes RI), Prof Moqsith
serta para Direktur dalam Ditjen PHU.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi VIII, Wakil Kepala Badan Haji, Ketua Umum PERSIS, Rektor IAI PERSIS, Kakanwil dan Kabid PHU se Indonesia, serta Pengurus Asosiasi KBIHU.

Agenda Mudzakarah Perhajian Indonesia 2025 untuk membahas permasalahan fiqh dalam penyelenggaraan ibadah haji kontemporer seperti murur Muzdalifah ke Mina, tanazul dari Mina Ke Mekkah (Hotel), pembayaraan, penyembelihan dan pengelolaan DAM serta pemanfaatan nilai manfaat bipih jemaah. (ICnk)