Pangkajene (Humas Kanwil) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Drs. K. H. Khaeroni, M.Si melaunching tiga aplikasi digital secara bersamaan dalam merupakan rancangan aksi Perubahan dari 4 Reformer dari Kemenag Sidrap.

SIPATO (Sistem Pelayanan Terukur dan Profesional) merupakan aplikasi pertama dari Reformer Muhammad Idris Usman dan Mustari Mustafa, IPOJIKI (Aplikasi Pondok Pesantren Jelajah Digital, Ilmiah, Kreatif dan Inovatif) Reformer Masrurah Said, dan OMPIN PAH (Optimalisasi Pengumpulan Infaq Pada Siswa Madrasah) Reformer H. Muhammad Tahir.

Sebelum menggunting pita, Kakanwil terlebih dahulu menyaksikan video pendek penjelasan singkat dari tiga aplikasi yang akan digunakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kakanwil Kemenag Sulsel mengapresiasi usaha para reformer dengan menghasilkan yang dalam sambutannya mengatakan bahwa ketiga Aplikasi yang digagas oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) ini adalah gambaran Tranformasi Digitalisasi sebagaimana program prioritas Menteri Agama.

"Ini merupakan terobosan baru, saya harap aplikasi ini tidak berhenti disini, kembangkan terus aplikasi ini, utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat seperti Tanda Tangan Digital. Apabila pimpinan tidak berada di tempat pelayanan tetap berjalan dengan TTD elektronik," ungkap Khaeroni.  Aplikasi Digital digagas semata mata untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat.

Lanjutnya, Beberapa manfaat dari proggram digitalisasi ini yang pertama adalah layanan dapat diberikan secara cepat, tepat dan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua, dapat dipertanggung jawabkan secara publik dan yang terakhir manfaatnya adalah lebih efesien dan efektif secara ekonomis.

Khaeroni mengharapkan ini bukan hanya sekedar launching, bukan sekedar seremoni tetapi bagaimana masyarakat dapat dilayanani dengan baik terutama layanan yang menyangkut aplikasi yang launching kali ini. “Seluruh karyawan, guru, tenaga pendidikan, Penyuluh dan Penghulu saya harapkan menggunakan aplikasi ini. Seluruh aktifitas perkantoran harus tercatat, itu salah satu syarat untuk menjadi satuan kerja yang memiliki predikat wilayah bebas dari korupsi.” Tegasnya.