Barru, (Inmas Barru) - Kementerian Agama Kabupaten Maros mengintensifkan terwujudnya reformasi birokrasi yang sudah menjadi tuntutan bagi instansi pemerintah. Tim Reformasi Birokrasi yang terbentuk dan di SK-kan dengan nomor : 077 Tahun 2019 oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros ini menggelar rapat di ruang kerja Kakan Kemenag Maros (Senin, 25/03/19).
Rapat ini membahas tiga agenda yakni pertama reformasi birokrasi, kedua agen perubahan dan ketiga pelayanan terpadu satu pintu. Kasubag Tata Usaha H.Muhammad Sunusi, S.Ag memandu jalannya rapat dengan jumlah peserta sekitar 25 orang diantaranya Kakan Kemenag Maros Drs.H. Syamsuddin, M.Ag, Para kepala Seksi dan Kepala KUA serta staf. Seluruh peserta rapat yang jadi bagian tim reformasi ini terbagi dalam delapan pokja, masing-masing pokja terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
Kakan Kemenag Maros Drs.H. Syamsuddin, M.Ag mengingatkan reformasi birokrasi harus dicapai melalui proses yang diusahakan terus menerus. Komponen yang harus jadi sasaran reformasi birokrasi diantaranya aspek Perundang-Undangan, SDM, Pengawasan, Akuntabilitas dan Layanan Publik. Mengenai agen perubahan, dirinya mendorong setiap ASN yang memiliki gagasan untuk Kemenag lebih maju bisa mendaftarkan diri dan akan diseleksi oleh tim penilai.
Kakan Kemenag juga mengingatkan tujuan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) agar birokrasi tidak berbelit-belit, bisa secepat mungkin. Jadi, masyarakat sebagai customer tidak lagi harus masuk dari pintu ke pintu untuk mengurus keperluannya, tetapi cukup datang ke PTSP, maka pegawai PTSP yang akan menyelesaikan seluruh proses hingga selesai. Oleh karena itu perlu disepakati jenis layanan apa saja yang bisa di PTSP-kan.
"Saya pikir layanan seperti pengesahan ijazah, haji dan umrah serta serta nikah bisa jadi bagian dari layanan satu pintu ini", ungkapnya.
Sementara itu, Kasubag Tata Usaha H.Muhammad Sunusi, S.Ag lebih jauh memberikan sejauh mana capaian reformasi birokrasi yang sejak dua tahun lalu sudah mulai dirintis. Sudah ada jenis layanan disertai dengan bukti pendukung dan sudah masuk dalam penilaian Menpan RB, akan tetapi beberapa lainnya masih belum berjalan sehingga perlu akselerasi agar semua komponen yang menjadi tuntutan reformasi birokrasi bisa diwujudkan.
Dalam rapat yang berlangsung selama 3 jam ini, masing-masing pokja menyepakati untuk menginventarisir jenis layanan yang sudah berjalan sesuai agenda reformasi birokrasi, bukti apa yang mendukung. Kemudian komponen yang belum berjalan untuk segera dibuat analisisnya serta langkah-langkah untuk mewujudkannya. Maksimal dua bulan ke depan, komponen yang belum berjalan sudah diinventarisir masing-masing pokja dan sudah ada kemajuan secara bertahap mulai dari langkah-langkah untuk mewujudkannya serta bukti pendukung komponen tersebut sudah berjalan.
Rapat ditutup dengan kesepakatan masing-masing pokja akan mengelaborasi bidangnya masing-masing melalui rapat internal pokja. Pokja tersebut diantaranya manajemen perubahan, penguatan peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, sistem manajemen SDM ASN, penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kualitas layanan publik. (dlf/arf)
