Maros, (Kemenag Maros) - Komisi D DPRD Kab. Sidoarjo melakukan kunjungan kerja di Kementerian Agama Maros, Senin, 19 Februari 2018 pukul 10.30 wita. Rombongan terdiri dari anggota Komisi D DPRD Sidoarjo sebanyak 11 orang yang diketuai oleh H. Usman, M.Kes. Turut mendampingi rombongan sekretaris DPRD Sidoarjo, Kasubag rumah tangga serta dua orang pendamping. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Kementerian Agama Kab. Maros Drs.H. Syamsuddin, M.Ag di ruang kerjanya didampingi oleh Kasi Madrasah Drs. Abd. Rasyid, M.Pd serta 3 orang pengawas madrasah Kemenag Maros.
Maksud kunjungan kerja DPRD Sidoarjo ini sebagaimana disampaikan ketua tim, untuk menggali informasi dan bertukar pikirian berkaitan dengan bagaimana sinergitas antara Kementerian Agama Maros dengan Pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan khususnya pendidikan dibawah Kemenag yakni madrasah. Beberapa poin yang mengemuka dalam dalam dialog yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini diantaranya dana gratis dari pemda atau Bosda, bantuan sarana dan prasarana serta sekolah gratis. Kakan Kemenag Maros Drs.H. Syamsuddin, M.Ag menjelaskan bahwa selama ini pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan keagamaan di kabupaten Maros termasuk dalam aspek pengembangan pendidikan yakni madrasah. Beberapa bukti diantaranya adalah bantuan pembangunan ruang kelas baru (RKB) sebanyak 30 RKB pada tahun 2015.
Tahun ini juga sudah memasukkan proposal untuk penambahan 30 RKB, 100 unit komputer, serta bantuan mobilier sebanyak 600 mobilier untuk 30 madrasah. "semua Proposalnya sudah masuk, tinggal menunggu realisasi sebagaimana pembicaraan sebelumnya", ungkapnya. Dikatakannya bahwa selama ini hubungan baik ini bisa terjalin karena adanya komunikasi yang baik dan intens antara pihak Kemenag Maros dan Pemda dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Dinas Pendidikan. Ditambahkannya, dukungan pemkab Maros juga memfasilitasi konsumsi dan transportasi untuk jamaah haji setiap tahunnya serta bantuan gedung untuk kegiatan sebagaimana yang lalu wisuda 1500 santri difasilitasi oleh Pemda.
Berdasarkan penjelasan dari Kakan Kemenag, Komisi D DPRD Sidoarjo menyampaikan apreasiasi capaian dan kerjasama yang baik antara pemda dan kemenag. Karena menurutnya siswa-siswi madrasah juga adalah warga yang tercatat di Pemerintah Daerah. Orang tua mereka juga adalah warga yang membayar pajak ke pemerintah dari berbagai jenis usaha yang mereka geluti. Olehnya itu, seharusnya pemerintah daerah memberi perhatian yang sama terhadap pendidikan termasuk di Madrasah. Kasi Madrasah Kemenag Maros yang dikonfirmasi setelah pertemuan mengatakan bahwa semua sangat tergantung pada komunikasi yang dibangun, harus intents dan proaktif karena kita membutuhkan dan punya datanya. Selanjutnya bagaimana kita memenuhui persyaratan seperti penyediaan lahan untuk RKB, karena semua pengajuan pasti akan diverifikasi oleh pemda apakah sesuai atau tidak. (dlf/arf)
