Makassar (Humas Kanwil) Pimpinan Wilayah Pegadaian Makassar Zulfan Adam bersilaturahmi ke ruang kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan H. Khaeroni. Kepala Bidang PHU H. Ali Yafid turut mendampingi Kakanwil menerima Pimwil Pegadaian Makassar yang didampingi oleh Deputi Operasional Wadud Assegaf, Deputi 2 Makassar Martinus, Kepala Departemen Non Gadai Deputi Dua Daswan Asdar, Kabag Budaya Kerja Ridwan Al Bone dan Kabag Humas A. Irfandy, Selasa (11/01/2022).

Kedatangan pimpinan Pegadaian untuk memperkenalkan beberapa fitur dan produk Pegadaian yang saat ini makin berkembang. “Kami ingin mensosialisasikan sekaligus mengubah ­mindset masyarakat bahwa pegadaian itu imagenya cuma untuk memberikan bantuan dana.” Ungkap Pimpinan Wilayah yang memimpin empat provinsi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

“Saat ini kami memiliki dua jenis nasabah. Selain nasabah yang membutuhkan dana, kami juga memiliki nasabah yang kelebihan dana.” ulasnya. Diantara program untuk nasabah yang memiliki kelebihan dana adalah Arum Haji dan Arum Umrah. Kedua produk tersebut merupakan produk penyaluran pinjaman untuk perjalanan ibadah Haji dan Umrah dengan jaminan barang berharga, menggunakan pola angsuran berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam.

Zulfan Adam mengungkapkan bahwa produk tersebut untuk para calon jamaah haji dan umrah yang kelebihan dana. Kita ajak untuk putar dana sehingga dapat membantu menyelesaikan sisa pembayaran sebelum berangkat.

Selaras dengan itu, Kakanwil Kemenag Sulsel Khaeroni merespon dengan mengungkapkan bahwa perlunya edukasi masyarakat. Apalagi motivasi masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah sangat tinggi sehingga dapat mudah tergiur saat lembaga keuangan termasuk Pegadaian menawarkan fitur dengan istilah-istilah menarik. Sehingga Pegadaian juga sebaiknya dapat memilah dan memilih nasabah dalam memberikan bantuan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Khaeroni juga mengingatkan para travel untuk tidak mengekslusifkan diri sehingga nantinya para jamaah haji terkotak-kotak dengan adanya layanan yang berbeda. Tambahnya, para travel juga sebaiknya bekerjasama dengan perbankan yang memiliki reputasi yang baik terutama BUMN seperti Pegadaian sehingga kalau ada masalah dapat diselesaikan oleh pemerintah.

Kabid PHU, H. Ali Yafid menambahkan bahwa pada dasarnya Kementerian Agama tidak tahu sumber dana para jamaah calon haji dan tidak punya hak untuk melakukan verikasi. Ali Yafid juga mengingatkan adanya KMA 13 tahun 2021 tentang dana talangan. Dimana katanya membantu jamaah meringankan, malah menjadi beban karena pada saat pelunasan para jamaah tidak bisa membayar.

“Biasanya permasalahan muncul kalau nasabah tidak mampu membayar, tetapi selama tidak merugikan jamaah hal tersebut sah sah saja” ulasnya. Silahkan komunikasi langsung dengan Kakan Kemenag kabupaten Kota karena merekalah yang punya jamaah, tambahnya.

Selain itu, pada kesempatan tersebut Zulfan juga memohon support kepada Kakanwil untuk mengajak pegawai Kementerian Agama khususnya para Penyuluh Kementerian Agama yang ada di Sulawesi Selatan untuk menjadi mitra dakwah Pegadaian. ”Penyuluh Agama di Kemenag Prov. Sulawesi Selatan dapat membantu memperkenalkan produk-produk pegadaian dari simpanan emas, program umrah dan haji dan beberapa yang berhubungan dengan produk keagamaan.” Jelasnya.

Dengan adanya Mitra Dakwah Kementerian Agama, Kami ingin mengundang para penyuluh bertemu di kantor pusat untuk dapat lebih mengetahui peran mitra dakwah di masyarakat. “Kami punya misi di Makassar itu adalah mengajak semua masyarakat untuk berinvestasi daripada menyimpan dana di bank konvensional tanpa adanya jaminan.” Lugas Pimwil Pegadaian.

Khaeroni menyambut baik dengan mengarahkan pihak pegadaian untuk dapat berkomunikasi dengan Ketua Pokjaluh Sulawesi Selatan sehingga pertemuan itu dapat segera terlaksana. “Silakan sosialisasi di masyarakat yang ada di kabupaten kota. Pada intinya kami mendukung semua yang dapat memudahkan layanan kepada masyarakat.” Tegasnya. (riz)