Bandung (Humas Sulsel) – Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sulsel Khaeroni didampingi Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Kabid PHU) Ikbal Ismail mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI  selama 3 Hari (6 – 9 September 2023)

Acara yang dibuka langsung Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas juga dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tb Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, para pejabat Eselon I Kemenag, staf ahli dan staf khusus Menteri Agama, anggota Badan Pengelola Keuangan Haji Acep Riana Jayaprawira, serta anggota Amirul Haji 1444 H/2023 M.

Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji kali ini mengangkat tema 'Penguatan Istithaah menuju Kemandirian dan Ketahanan Jemaah Haji Indonesia'. Dimana menurut Menag mengungkapkan wacana baru akan kebijakan Penyelenggaraan Haji ke depan salah satunya dengan meminta agar skema penetapan istithaah kesehatan jemaah haji dimatangkan.

"Istitaah Jemaah yang paling jadi persoalan adalah soal Istitaah kesehatan. Saya usul, istithaah kesehatan mendahului pelunasan, Biasanya jemaah jika sudah kadung lunas, tidak enak kalau tidak diloloskan," sebut Gus Men, panggilan akrabnya di Bandung, Rabu (6/9/2023).

Gus Men minta persoalan skema penetapan istithaah kesehatan ini dikaji. Meski sadar bahwa usulan ini tidak populer, sehingga harus dikomunikasikan dengan baik kepada jemaah.

"Ini mungkin tidak mudah karena kita akan berhadapan dengan jemaah saat ini. Tapi jika ini berjalan, akan memudahkan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Tidak apa-apa kita mendapat beban sekarang tapi di masa mendatang akan lebih mudah, hal Ini harus dibicarakan, sekaligus bagaimana cara penyampaian yang paling tepat dan baik ke jemaah agar istithaah kesehatan ini bisa diterima dan dijalankan dengan baik," ujar Menag

Selain istithaah, Gus Men minta Rakernas Evaluasi ini juga membahas sejumlah terobosan pelaksanaan haji di masa mendatang. Secara khusus, Menag menyebut pentingnya meninjau ulang masa tinggal jemaah agar bisa lebih pendek. Menurutnya, hal itu diharapkan bisa lebih menekan biaya haji.

Masa tinggal petugas juga menjadi sorotan. Gus Men minta pola penugasan diatur ulang. Selama ini, petugas dalam satu Daerah Kerja (Daker) berangkat secara bersama-sama sejak awal dan pulang juga bersama-sama pada akhir operasional.

"Akibatnya setelah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, banyak petugas yang kelelahan dan mengalami kejenuhan, Bisa dibahas skema pemberangkatan petugas dalam dua gelombang. Gelombang pertama pulang seminggu setelah Armuzna pulang. Gelombang kedua berangkat seminggu sebelum Armuzna. Sehingga, saat Armuzna petugas kumpul dalam energi yang masih penuh," lanjutnya.

Menag juga minta agar Ditjen PHU meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Komisi VIII DPR. Menag mengingatkan agar jajarannya tidak merasa bisa kerja sendiri.

"Komisi VIII bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka biasa ketemu konstituen. Mereka mendapat masukan yang perlu kita dengar untuk dicarikan solusinya," tandas Gus Men

Menurut Khaeroni yang menghadiri langsung Kegiatan Rakornas Evaluasi Haji tersebut, bahwa Usulan Gusmen ini ditanggapi positif oleh Komisi VIII DPR RI, termasuk usulah agar Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji  (BPIH) untuk Musim Haji 1445 H/2024 M bisa dipercepat pembahasannya di tahun ini, sehingga seluruh stake holder penyelenggaraan Haji memiliki space waktu yang agak longgar dalam melakukan persiapan dan pematangan pelaksanaan haji, Papar Kakanwil Kemenag Sulsel ini.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tb Ace Hasan Syadzily menilai usulan Gus Men itu sangat tepat. "Gus Men melontarkan usulan melakukan screening terlebih dahulu sebelum pelunasan. Ini sangat baik dan akan dipertimbangkan oleh kami dalam proses penyelenggaraan haji 2024," ujar Tb Ace Hasan Syadzily.

Sejalan dengan itu, Komisi VIII berkomitmen untuk membahas evaluasi penyelenggaraan haji lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Selain itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tb Ace Hasan Syadzily juga ingin pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dipercepat, target bisa diselesaikan antara Oktober atau November 2023. Sehingga ada waktu uang cukup bagi proses penyelenggaraan ibadah haji 2024," Jelas Pria yang akrab disapa Ace.

Ace berharap Rakernas Evaluasi ini bisa mencari dan menemukan hal-hal yang dirasakan jemaah perlu diperbaiki. Hal itu penting untuk perbaikan kualitas pelayanan di tahun mendatang.

"Komisi VIII berterima kasih atas kerja keras Kementerian Agama. Semoga layanan haji akan lebih baik di tahun mendatang," tandasnya.

Dalam kesempatan ini, dirilis buku Haji Lansia di Mata Lensa MCH 2023. Buku secara simbolis diserahkan Menag kepada Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tb Ace Hasan Syadzily, anggota BPKH Acep Riana Jayaprawira, Wakil Amirul Hajj Habib Ali Bahar, dan wakil MCH dari detik.com H Erwin Daryanto

Ikut mendampingi Wamenag Saiful Rahmat Dasuki, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Staf Khusus Menag Bidang Image Building dan Komunikasi Publik (Pengendali Teknis MCH) Wibowo Prasetyo.

Selain diisi pembahasan Evaluasi Haji, di Arena Rakernas juga digelar pameran foto haji 2023 yang diselenggarakan 1444 H/2023 M.

Khaeroni yang didampingi Ikbal Ismail dengan raut muka sumringah menemukan “Wajah” nya dari sejumlah deretan Foto yang dipamerkan saat diamanahkan bertugas melayani Jemaah haji di Tanah Suci Tahun ini.

“foto-foto haji yang dipamerkan memiliki sejumlah pesan bagi masyarakat tentang penyelenggaraan haji, Pesan yang ditangkap dari foto itu sangat kuat, di mana menunjukkan Petugas dan Penyelenggara Haji benar-benar konsen dalam pelayanan jemaah khususnya jemaah haji lanjut usia,” sambung Khaeroni. (Wrd)