Bulukumba, (Humas Bulukumba) – Seksi Bimbingan Masyarakat
Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba menggelar bimbingan
perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin yang di gelar di aula Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, Rabu, (21/10/2020)
 Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bulukumba, H. Ali Yafid
menyampaikan Kegiatan bimwin ini merupakan angkatan terakhir untuk tahun
anggaran 2020. Tahun inim seksi Bimas Islam menggelar 8 angkatan yang
masing-masing diikuti 25 pasang calon pengantin.
Kegiatan Bimwin ini merupakan sosialisasi yang harus dilakukan terus
menerus sehingga harapan regulasi Undang-Undang Perkawinan untuk mewujudkan keluarga
sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah dapat terwujud.
 Kualitas perkawinan, menurut Kakan Kemenag dipengaruhi pengetahuan
pernikahan sebagai bekal calon pengatin untuk mengarungi rumah tangga sehingga
biasanya orang tua memberi pesan kearifan lokal.
 “akkaluri dolo dapurenge wekka pitu, bukan secara fisik,
tetapi memiliki makna yang mendalam†terang Kakan Kemenag.
 Pesan ini memiliki makna agar calon pengantin memiliki pengetahuan
dan persiapan untuk mengantisipasi gelombang perjalanan pernikahan sehingga
para calon pengantin dapat melalui gelombang tersebut untuk mewujudkan tujuan
pernikahan.
 Kakan Kemenag menambahkan tingkat perceraian yang tinggi dan
kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini sehingga
para calon pengantin dapat meminimalisir semua sifat yang dapat mengganggu
keharmonisan rumah tangga.
 Mengutip QS. Ar. Ruum (30) ayat 21, Kakan Kemenag
menyampaikan pernikahan hadir untuk memberi rasa tentram bagi pasangan suami
istri, untuk itu dirinya meminta pernikahan didasarkan atas cinta kepada Allah
SWT.
 “Cinta tidak hanya terlihat dari segi fisik tetapi ada
keterpautan jiwa di dalamnya krena cinta fisik akan sirna seiring dengan waktu
tetapi jika didasarkan kepada Allah SWT, Insya Allah akan sakinah, mawaddah,
warahmah†terang Kakan Kemenag.
 Kakan Kemenag juga menyampaikan pernikahan yang dilaksanakan di
KUA pada hari dan jam kerja tidak dipungut biaya, sedangkan diluar dari
ketentuan tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dikenai
biaya Rp. 600.000,-.
 “beritahu saya jika ada jajaran Kemenag memungut biaya
diluar dari regulasi tersebut†jelas Kakan Kemenag. (sfl)
