Bantaeng, (Inmas Bantaeng) - Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng, Pemerintah Kabupaten Bantaeng menggelar Nobar (Nonton Bareng) guna menyaksikan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang disiarkan langsung beberapa stasiun televisi nasional. Kamis (16/08/2018)

Nobar kali ini cukup berbeda dibanding tahun sebelumnya, pasalnya kali ini tidak lagi dihadiri Bupati Bantaeng, H M Nurdin Abdullah dan Wakil Bupati Bantaeng, H Muhammad Yasin. Mengingat keduanya telah mengakhiri masa jabatan sehari lalu, tepatnya tanggal 15 Agustus 2018.

Tampak hadir Asisten III Bidang Administrasi Setda Kabupaten Bantaeng, Ansar Tuba, Kadis Pariwisata, H Subhan, Kadis Kominfo dan Persandian, Hartawan Zainuddin, Kadis Perikanan, Dimyati Nompa serta beberapa Kabag dan Camat. Sementara pejabat lainnya pada hari yang sama sedang menghadiri undangan pelantikan Pj Bupati Bantaeng, H Ashari Fakhsirie Radjamilo di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

Sementara dari Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng dihadiri oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah H. Muhammad Tahir mewakili Kakan Kemenag.

Acara yang dilangsungkan di Ruang Sidang Paripurna I, Gedung Kura-kura, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat ini adalah dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI. Diikuti 453 orang dari total 689 anggota, seperti dijelaskan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan yang memimpin sidang. Pidato ini juga dibagi 3 sesi yakni Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara, terkait HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-73 dan terakhir Penyampaian RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 dan Nota Keuangannya.

Menurut Ansar Tuba, "Kegiatan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia bertujuan untuk mendengarkan apa yang telah dilakukan Presiden selama satu tahun, bagaimana progres dari seluruh lembaga. Dan selaku Pemerintah Daerah, kita ingin mengetahui ini" Tuturnya

Di sesi ketiga, Jokowi menyampaikan jika Pemerintah Republik Indonesia menaikkan gaji pegawai. "Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen". Bersama itu pula Jokowi ungkapkan untuk menaikkan anggaran Dana Desa menjadi sebesar 832,3 Trilyun Rupiah untuk seluruh Indonesia. (mhd/arf)