Galung Beru, (Humas Bulukumba) - Kementerian Agama Republik Indonesia terus memacu berbagai pogram untuk memberdayakan pondok pesantren (ponpes) di berbagai penjuru Indonesia. Di antara program yang diusung untuk memandirikan pesantren tersebut adalah berupa inkubasi bisnis.
Sepanjang tahun 2023, tercatat sudah ada 2.067 ponpes yang menjadi sasaran program tersebut. Pada 2024, jumlah penerima ditargetkan bertambah banyak menjadi hingga 5.000 ponpes.
Pondok pesantren As’adiyah Galung Beru Kabupaten Bulukumba merupakan pesantren satu-satunya dari puluhan pesantren yang terakomodir Kemenag Bulukumba sebagai penerima manfaat Bantuan Inkubasi Program Prioritas Kemenag RI.
Ketua Pengelola Inkubasi Jusman Imam, menyampaikan pesantren As’adiyah Galung Beru menerima bantuan Inkubasi senilai Rp 100.000.000 pada Tahun Anggaran 2023 Kemenag RI.
“Dari bantuan tersebut kita manfaatkan untuk pengembangan Inkubasi di sector peternakan. Kita kembangkan peternakan kambing jenis Etawa,” ungkapnya, (7/01/2024).
Kegiatan Inkubasi tersebut ditayangkan dalam bentuk video di Stand Pameran Expo Bulukumba pada kegiatan Hari Amal Bhakti (HAB) Kemenag RI ke-78 tahun 2024 di Kota Pangkep.
Kakankemenag Bulukumba, H.Misbah dan seluruh Kepala Kemenag se-Sulawesi selatan turut menjelajahi berbagai stand dan pameran yang menampilkan produk unggulan, potensi wisata, dan kekayaan budaya Bulukumba.
"Kegiatan Expo Program Prioritas ini bertujuan untuk menggali potensi ekonomi, dan produk yang ada di Sulawesi Selatan terutama yang berasal dari Kabupaten Bulukumba.Expo Program Prioritas Kemenag menjadi ajang untuk mempromosikan serta mendukung perkembangan sektor tersebut," paparnya.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan, kemandirian pesantren adalah program wajib karena telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), selain juga mandat Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Di Kemenag, Kemandirian Pesantren menjadi salah satu program prioritas yang digulirkan sejak 2021. Untuk mewujudkannya, Kemenag antara lain merilis Pesantrenpreneur dan Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP).
Menurut Gus Men, inkubasi bisnis yang digalakkan oleh Kemenag meliputi seluruh aspek bisnis. Mulai dari pemilihan bisnis hingga kepada pihak mana produk bisnis pesantren dapat dipasarkan. Program prioritas ini dirancang agar dapat diakses setara bagi semua pesantren yang membutuhkan (inklusif).
Program ini berbasis kebutuhan pesantren dengan mempertimbangkan aspek sektor bisnis dan kondisi geografis (fasilitatif), sebagai suatu kolaborasi antarpemangku kepentingan yang terkonsolidasikan (konsolidasi). Program ini juga bersifat terbuka serta akuntabel sehingga setiap proses dan hasil dapat dipertanggungjawabkan.
Rincian ponpes penerima manfaat Program Kemandirian Pesantren tersebut adalah Nangroe Aceh Darussalam (32), Bali (4), Bangka Belitung (2), Banten (104), Bengkulu (3), DI Yogyakarta (35), DKI Jakarta (6), Gorontalo (4), Jambi (10), Jawa Barat (356), Jawa Tengah (232), Jawa Timur (260), Kalimantan Barat (41), Kalimantan Selatan (11), Kalimantan Tengah (5), Kalimantan Timur (17) dan Kalimantan Utara (3). Kemudian Kepulauan Riau (12), Lampung (51), Maluku (6), Maluku Utara (5), NTB (31), NTT (4), Papua (4), Papua Barat (3), Riau (26), Sulawesi Barat (11), Sulawesi Selatan (43), Sulawesi Tengah (10), Sulawesi Tenggara (22), Sulawesi Utara (4), Sumatera Barat (37), Sumatera Selatan (54), dan Sumatera Utara (22).
