14 Agustus 2019
ARMUZNA, Antara Ibadah dan Kesulitan

ARMUZNA, Antara Ibadah dan Kesulitan

Catatan Dr. Kaswad Sartono, M.Ag

Dalam setiap momentum “kolosalitas” operasional haji,  secara teologis, Allah adalah sutradara utama sekaligus sebagai “shahibul bait” atas jutaan tamu-Nya Jemaah haji dari seluruh dunia. Tamu yang dipanggil tidak dikenal strata keimanan,  kesukuan, bahasa, pendidikan, usia, dan latar belakang sosial lainnya. Tahun ini, Indonesia mengirim “dhuyufullah” tersebut sebanyak 215.377 orang haji reguler dan 17 ribu haji khusus, termasuk dari Sulsel sebanyak 7.756 orang. Cita-cita mereka hanya satu kalimat, “menunaikan rukun Islam kelima dan memperoleh haji mabrur.”

Tiga Kategori Jemaah Haji

Sebagai Ketua Sektor 2 Makkah,  saya dan teman-teman PPIH menerima sebanyak 22.014 orang yang tergabung dalam 51 kloter dari Embarkasi UPG Makassar dan BTJ Aceh. Setiap Jemaah Haji menginjakkan kaki di tanah suci Makkah, raut wajah mereka  tergambar 3 perasaan; pertama bahagia dan bersyukur sambil meneteskan air mata; Kedua, kesulitan yang luar biasa sekaligus pasrah diakibatkan kelemahan dan ketidakmampuan fisik jemaah karena faktor usia dan penyakit; Ketiga, kelompok “tidak istithoah”, walaupun jumlahnya sangat kecil, namun kelompok ini cukup menjadi catatan penting bagi saya untuk rekomendasi di tahun-tahun mendatang. Kelompok ketiga ini sesungguhnya baik secara syariat Islam maupun kesehatan sudah tidak harus diberangkatkan. Beberapa ada yang sudah pikun, lumpuh bahkan ada yang mengalami “gangguan jiwa” sejak dari daerah asal. Namun karena ketiganya adalah para tamu Allah, maka petugas haji tentu melayani, membimbing dan melindungi secara profesional, komitmen dan tanggung jawab.

Kelompok pertama adalah kondisi ideal bagi jemaah haji karena ditopang dengan fisik dan manasik yang sangat baik. Kelompok ideal ini diharapkan  mampu menciptakan jemaah haji mandiri baik dari aspek pelayanan, bimbingan maupun perlindungan.  Namun kelompok kedua dan ketiga yang mencapai 60 % ke atas merupakan kelompok yang penuh tantangan karena  Jemaah Usia resiko tinggi (60 tahun ke atas) dan  lanjut usia (75 ke atas), mulai di asrrama haji, di pesawat, di bandara Arab Saudi, di Pemondokan, walaupun sekelas hotel berbintang tiga, di masjidil haram, di Arafah, Muzdalifah, leebih-lebih di Mina kelompok ini sangat tergantung dan menggantungkan “jasa” orang lain baik kepadakeluarga, Karom/Karu, petugas kloter, maupun PPIH Arab Saudi. Sebagai Ketua Sektor, terhadap jemaah kelompok kedua dan ketiga ini, saya dan teman-teman hanya yakin:  “siapa yang menolong dan membantu tamu Allah, pasti Allah akan membantu dan menolong kita”, Bahkan saya pernah menulis di akun face book: “jika ada jemaah lansia, sakit, atau tidak memiliki keluarga, maka petugas hajilah anak, cucu atau keluarganya” Mereka inilah lahan pengabdian dan sumber pahala. Mereka ada yang dituntun, dipapa, dikursirodakan, bahkan digendong sekalipun.

Sesungguhnya terhadap kelompok kedua dan ketiga ini, ada regulasi yang sejatinya menjadi “penyaring” terhadap standart istithoahnya yakni Peraturan Menteri Keehatan Nomor 15 Tahun 2016, bahkan dalam dua tahun terakhir Istithoah Kesehatan dijadikan syarat administrasi pelunasan BPIH,  Namun di lapangan, petugas Kesehatan di daerah ternyata “tidak istithoah” sendiri ketika menghadapi jemaah haji yang sesungguhnya “tidak istithoah” menurut Permenkes 15 Tahun 2016. Kenapa? Ada faktor dilematis yakni faktor kemanusiaan. Ketika mendaftar, keadaan mereka sehat wal afiat, kemudian menunggu hingga 10 tahun, ketika porsinya masuk untuk berangkat tahun berjalan, ternyata kondisi fisiknya sudah sangat berbeda dengan ketika mendaftar. Apalagi kalau ada hubungan emosial, kekeluargaan misalnya.

Mina Puncak Kesulitan

Terlepas itu semua, sungguh kasian. Hatiku seakan berontak. Mataku tak mampu menahan air mata ketika melihat kakek-kakek atau nenek-nenek yang karena “ketidakberdayaannya” duduk sendirian di pinggir jalan, bahkan di pinggir pagar Muzdalifah dalam ganasnya cuaca malam; apalagi jika mereka itu ada yang “kesasar” tak tau di mana hotelnya, di samping identitasnya tidak ada juga faktor bahasa komunikasi yang tidak dimiliki. Bayangan saya adalah, bagaimana jika hal yang demikian ini dialami ibu, bapak, nenek atau kakek saya?

Apalagi di Mina yang hari ini seluruh Jemaah Haji wajib mabit dan melontar Jumrah  sebagai kegiatan ibadah pokoknya, baik jumrah ula,  wustha maupun aqobah.  Jika di Makkah pucak kebahagiaan karena Baitullah. Di Arafah sebagai puncak ibadah haji yakni wukuf. Maka di Mina menurut saya merupakan puncak problematika dan kesulitan (masyaqqah) bagi jemaah haji yang diakibatkan berbagai faktor  antara lain pertama, faktor jarak tenda jemaah dengan jamarat; Kedua, faktor tidak adanya transportasi kecuali harus jalan kaki; Ketiga, faktor “Jebakan” rekayasa jalur yang harus dilalui jemaah menuju Jamarat, terkadang harus memutar jauh karena tidak ada pilihan alternatif lain;  dan Keempat, faktor usia dan kesehatan jemaah. Oleh karena itu, berbagai kasus terjadi di berbagai kloter antara lain meninggal dunia, pingsan, kesasar yang biasa juga disebut “hilang” sementara, kehilangan uang dan barang jemaah, dan lain-lain.

Untungnya, dalam pelaksanaan ibadah haji, fiqhi ijtihadinya lebih dominan dibanding syariat formalnya. Faktor kemaslahatan menjadi prioritas pilihan utamanya, sehingga dalam berhaji tidak hitam putih.Jika tidak mampu karena faktor kesehatan, melempar jumrah bisa diwakilkan. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kesulitan jemaah haji yang dialami jika melempar jumrah tidak boleh diwajilkan.

Antisipasi PPIH

Walaupun penyelenggaraan haji ini merupakan rutinitas tahunan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Begitu juga terkait dengan lokasi-lokasi dan waktu yang relatif juga sama, namun karena jemaah haji yang melakukan ibadah haji selalu berganti dan berbeda, maka problematika haji itu selalu muncul baik kasus masalah akomodasi, transportasi, konsumsi maupun bimbingan manasik. Oleh karena itu, sejatinya Kementerian Agama sudah melakukan berbagai inovasi dan langkah strtaegis lainnya juga sudah diupayakan sebagai bentuk antisipasi.

Kebijakan dan antisipasi tersebut antara lain berupa penyempurnaan undang-undang ibadah haji, adanya inovasi-inovasi perhajian setiap tahun, serta pembentukan instrumen-instrumen operasional lapangan  misalnya di biadang bimbingan manasik haji dibentulklah konsultan ibadah di Tanah Suci, Petugas Layanan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (P3JH), petugas layanan kesehatan Tim Gerak Cepat (TGC). Layanan Perlindungan Jemaah (Linjam), Layanan Sektor Khusus di Makkah dan Madinah. Bahkan tahun ini hadir inovasi spektakuler yakni zonasi pemondokan haji di Makkah.

Dari berbagai antisipasi tersebut diharapkan dapat meminimalisasi problematika perhajian di Indonesia sekaligus meningkatan kualitas penyelenggaraan haji sekaligus kepuasan jemaah haji Indonesia.

 Semoga Mabrur.

Makkah, 11 Dzulhijjah 1440

Dr. Kaswad Sartono  

 

Dibaca : 97 kali

0 Komentar