Makassar (Humas Sulsel) -- Sebanyak 70 orang Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dari 24 Kab/Kota Se Sulawesi Selatan mengikuti Evaluasi Integrasi Belanja Pegawai dan integrasi pembayaran tukin yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan dan BMN Sekertariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia pada Hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 di Aula Lt.2 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini dihadiri juga oleh Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, APK-APBN Ahli Madya Fungsi Perbendaharaan dan Pelaksana Anggaran Kementerian Agama RI, Ketua TIM Kerja Keuangan dan Perbendaharaan dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai ( PPABP ) Se Sulawesi Selatan yang mengikuti kegiatan secara luring dan daring.
Dalam laporannya, APK-APBN Ahli Madya Fungsi Perbendaharaan dan Pelaksana Anggaran Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama RI, H. Agusly Ilyas menyampaikan ada 4 fungsi yang mendorong penyajian laporan keuangan yang baik sesuai dengan PMK 72 yang mengatur fungsi keuangan, perbendaharaan dan BMN yaitu fungsi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran, Fungsi pengelolaan PNBP dan BLU,Fungsi pengelolaan BMN dan Fungsi Akuntansi dan pelaporan keuangan.
Belanja pegawai dapat menjadi suatu proses penting dalam mengidentifikasi keberhasilan dan efisiensi implementasi integrasi. Evaluasi tersebut biasanya melibatkan penilaian terhadap beberapa faktor, seperti penghematan biaya, peningkatan produktivitas, pengurangan kerumitan administrasi, dan kepuasan pegawai.
Hal inilah yang berhasil membawa Kementerian Agama berhasil mempertahankan Opini WTP secara berturut turut selama 6 Tahun yang telah menjadi harga mati. Hal tersebut terwujud tentu tidak terlepas dari kesungguhan, kerja keras, dan komitmen seluruh Satuan Kerja Kementerian Agama salah satunya di Sulawesi Selatan. Melalui Kegiatan ini juga diharapkan dapat mengevaluasi pembayaran dalam rangka optimalisasi anggaran Kementerian Agama, Ujar Agusly Ilyas
Plh. Kakanwil Kemenag Sulsel, H. Ali Yafid sangat mensupport kegiatan ini mengingat pentingnya evaluasi Integrasi pembayaran tukin, atau tunjangan kinerja, juga dapat menjadi langkah penting dalam memperbaiki efisiensi dan keandalan proses pembayaran. Evaluasi integrasi pembayaran tukin dapat mencakup beberapa aspek, termasuk kecepatan dan akurasi pembayaran, pengurangan kesalahan, efisiensi administrasi, serta kepuasan pegawai.
Efisiensi administrasi juga menjadi faktor penting dalam evaluasi integrasi pembayaran tukin. Integrasi yang sukses harus mengurangi kerumitan administratif, seperti mengurangi pekerjaan manual, peningkatan otomatisasi, dan pengurangan tumpang tindih proses. Jika integrasi berhasil meningkatkan efisiensi administrasi, itu dapat dianggap sebagai hasil yang positif karena dapat menghemat waktu dan sumber daya, Tambah Ali Yafid
“Terakhir, evaluasi juga harus memperhatikan kepuasan pegawai terkait dengan proses pembayaran tukin yang terintegrasi. Hal ini dapat diukur melalui survei atau umpan balik pegawai untuk menilai pengalaman mereka dalam menerima dan mengelola tunjangan kinerja. Jika pegawai merasa puas dengan proses pembayaran yang lebih efisien dan akurat, itu dapat menunjukkan keberhasilan integrase,” tutupnya
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekertariat Jenderal kementerian Agama Republik Indonesia, Drs. Subarja yang akan memaparkan mengenai Evaluasi pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama Semester I Tahun Anggaran 2023. (Diah)
