Soppeng, Kemenag Sulsel – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ali Yafid, menegaskan pentingnya penerapan Early Warning System (EWS) dalam upaya menjaga kerukunan dan mencegah konflik sosial berdimensi keagamaan. 

Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Ngopi Rukun yang digelar oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Soppeng di Hark Cafe Malaka, Selasa, 11 Februari 2025. 

“Pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan atau yang dikenal dengan istilah Early Warning System (EWS) menjadi prioritas kami, karena kerukunan antarumat beragama adalah landasan bagi terciptanya kedamaian dan pembangunan yang berkelanjutan di daerah ini,” ujar H. Ali Yafid.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi terkait EWS, yakni Keputusan Menteri Agama Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan, serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Percepatan Implementasi Sistem Peringatan Dini Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng melaporkan bahwa kehidupan beragama di Kabupaten Soppeng terjaga dengan baik, berkat sinergi antara FKUB, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah.

“Di sini kami saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kehidupan umat beragama di Kabupaten Soppeng sangat harmonis. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan mendukung upaya preventif dalam mencegah konflik sosial, demi kedamaian yang berkelanjutan,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua FKUB Kabupaten Soppeng, Ketua Pakem Kabupaten Soppeng, serta berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan pemuda lintas agama. 

Selain itu, Ketua Tim Bina Lembaga dan Kerukunan Umat Beragama, H. Mallingkai Ilyas, turut memberikan materi sosialisasi terkait regulasi EWS. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa penerapan EWS menjadi langkah strategis dalam membangun deteksi dini potensi konflik di tengah masyarakat.

Selama kegiatan, peserta mendapatkan materi tentang pentingnya toleransi, dialog antaragama, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Tokoh agama juga memberikan wawasan mengenai bagaimana umat beragama dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati perbedaan.

Sebagai bagian dari kegiatan, digelar pula sesi diskusi dan tanya jawab yang memungkinkan peserta bertukar pandangan dan memperdalam pemahaman mengenai isu-isu keagamaan yang berpotensi menimbulkan ketegangan. Sejumlah perwakilan masyarakat yang hadir menyatakan komitmennya untuk berperan aktif dalam menjaga kondusivitas lingkungan.

Kegiatan ini mendapat apresiasi luas dan diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama untuk membangun masyarakat Soppeng yang lebih inklusif, toleran, dan damai. (rls)