Watampone, (Humas Bone) - H. Ahmad Yani Madjid, Plt. Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bone, memberikan materi mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di hadapan Calon Jamaah Haji (CJH). Acara yang berlangsung pada Minggu (21/1/2023) ini diselenggarakan dalam manasik perdana yang diadakan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Babussalam di Masjid Al-Munawwarah, Jalan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Dalam pemaparannya, H. Ahmad Yani menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019, adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah. Menurutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dari tahun ke tahun guna memberikan kemudahan dan kepuasan kepada para jamaah.

Pemerintah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan, seperti perekaman data biometrik secara online melalui aplikasi Saudi Visa Bio, yang diterapkan kepada seluruh jemaah haji Indonesia pada tahun 1444 H/2023 M. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan percepatan dalam proses pemeriksaan jemaah saat tiba di bandara Arab Saudi, menghindarkan mereka dari antrian berjam-jam.

H. Ahmad Yani juga menyinggung tentang kebijakan pelunasan, di mana pelunasan baru dapat dilakukan oleh jamaah setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan keluar status istitaahnya. Hal ini diatur dengan tujuan memastikan bahwa jamaah yang berangkat benar-benar memenuhi syarat istitaah.

Materi yang disampaikan H. Ahmad Yani diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik kepada para calon jamaah haji Kabupaten Bone tentang kebijakan-kebijakan yang berlaku, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menjalani ibadah haji dengan aman dan nyaman. (Hamid).