Bulukumba (Kemenag Bulukumba) — Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan layanan berbasis digital, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba menerima kunjungan kerja dari Tim Perencana, Data, dan Informasi Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (20/05/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta evaluasi kinerja anggaran Triwulan I Tahun 2025.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Perencana, Data, dan Informasi Kanwil Kemenag Sulsel, Sujai, yang dalam arahannya menekankan pentingnya penerapan SPBE sebagai instrumen utama dalam membangun pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

"Penerapan SPBE yang optimal bukan hanya sebatas mengikuti kebijakan nasional, tetapi juga sebagai komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan melayani," ujar Sujai

Selain SPBE, evaluasi juga menyasar pada capaian kinerja anggaran Triwulan I, guna memastikan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan perencanaan, sasaran, dan target output yang ditetapkan. Tim memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi untuk perbaikan teknis serta peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran pada triwulan berikutnya.

Kegiatan Monev ini dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan staf teknis di lingkungan Kemenag Bulukumba. Dalam sesi diskusi, sejumlah kendala teknis dan administratif dalam implementasi SPBE dan pelaksanaan anggaran disampaikan secara terbuka untuk ditindaklanjuti bersama. Tim Monev juga mengapresiasi semangat dan keterbukaan jajaran Kemenag Bulukumba dalam mengikuti proses evaluasi ini.

"Kami berharap, setelah monev ini, pelaksanaan SPBE di Kemenag Bulukumba bisa lebih terintegrasi dan optimal. Demikian pula pengelolaan anggaran agar tetap disiplin, transparan, dan berbasis kinerja,” tambah Sujai.

Dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dapat terus memperkuat kapasitas internalnya dalam memberikan layanan publik yang prima serta menjawab tantangan birokrasi digital di era transformasi pemerintahan. (AH)