Watampone, (Kemenag Bone) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan H. Ali Yafid melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bone, Selasa (25/8/2025). Dalam kunjungan ini, H. Ali Yafid membuka secara resmi dua kegiatan yang dipusatkan di MAN 1 Bone, salah satunya Rapat Koordinasi (Rakor) Bimas Islam Tahun 2025.

Kegiatan yang digelar oleh Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Sulsel ini mengangkat tema “Meningkatkan Peran Bimas Islam dalam Mewujudkan Layanan Keagamaan yang Berdampak” dan melibatkan 100 peserta yang terdiri atas penghulu dan penyuluh agama dari wilayah BOSOWA (Bone, Soppeng, Wajo). Turut hadir Kepala Bidang Urais H. Abdul Gaffar bersama jajaran ketua tim, Kepala Bidang PD. Pontren H. Muhammad Yunus, serta Kakan Kemenag Bone H. Abdul Rafik beserta pejabat manajerial.

Dalam sambutannya, H. Abdul Gaffar menjelaskan bahwa Rakor Bimas Islam ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi tingkat nasional. “Kegiatan rakor ini dilakukan pada enam titik, dan Bone adalah angkatan kelima. Awalnya direncanakan di satu titik saja, namun untuk efisiensi anggaran, kami yang turun langsung. Setiap titik diikuti oleh 100 peserta,” ungkapnya. Ia berharap Rakor ini dapat melahirkan nuansa baru dalam peningkatan layanan keagamaan yang berbasis data dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sulsel H. Ali Yafid menekankan pentingnya memperkuat tiga hal utama: karakter, keteladanan, dan penguasaan digital. “Karakter menyangkut sikap empati dan integritas yang harus melekat pada diri kita. Keteladanan berarti apa yang kita sampaikan harus selaras dengan apa yang kita kerjakan. Sekali kita terlihat bohong, kepercayaan masyarakat sulit dipulihkan,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya digitalisasi layanan keagamaan agar masyarakat bisa mengakses pelayanan dari rumah tanpa harus datang ke kantor. “Sekarang semua diupayakan melalui layanan digital supaya lebih cepat dan efisien. Itulah yang dibutuhkan masyarakat saat ini,” ujarnya.

H. Ali Yafid juga sempat menyinggung perkembangan kebijakan nasional terkait Ditjen PHU di Kemenag yang sedang dibahas di DPR. “Hari ini di DPR ketuk palu, Dijten PHU di Kemenag dihapus, tersendiri Kementeriannya namun untuk sementara di tingkat kabupaten Seksi PHU tetap berjalan. (Ahdi)