Makassar (Kemenag Makassar)— Kementerian Agama Kota Makassar menggelar Event Implementasi Berbasis Lokasi Kampung Moderasi Beragama dengan tema “Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis, Toleran, dan Memperkokoh Sikap Beragama yang Moderat”. Kegiatan ini berlangsung di KUA Kecamatan Mariso pada Kamis 27 November 2025), diselenggarakan oleh Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Makassar.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, H. Muhammad, dan dihadiri oleh Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Makassar H. Ambo Sakka, Kepala KUA Mariso, Ketua IPARI Kota Makassar dan Sulawesi Selatan, Ketua APRI Kota Makassar, serta para Penyuluh Agama Islam Kota Makassar.

Melalui kegiatan ini, Kemenag Kota Makassar berharap Kampung Moderasi Beragama dapat menjadi role model penguatan toleransi, kebersamaan, dan kehidupan beragama yang rukun di Kota Makassar.

“Program ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menghadirkan aksi nyata di masyarakat—mulai dari kerja sama lintas umat, dialog, kegiatan sosial, hingga layanan publik yang mencerminkan nilai moderasi beragama,” ujar Kasi Bimas Islam 

Dalam arahannya, Kakankemenag Kota Makassar H. Muhammad menegaskan bahwa moderasi beragama harus terimplementasi dalam tindakan nyata, bukan sekadar wacana.

"Moderasi beragama bukan hanya teori atau ceramah. Ia harus hadir dalam perilaku kita sehari-hari—saling menyapa, berkunjung, membantu tetangga, dan menunjukkan bahwa umat beragama di Makassar hidup dengan ramah, tidak tegang, dan saling menghormati. Kita harus berani hadir di tengah masyarakat, berinteraksi tanpa memaksakan keyakinan."

Ia menekankan bahwa perbedaan agama, suku, dan budaya adalah ketetapan Tuhan yang harus dihargai.

"Tidak ada manusia yang meminta dilahirkan dengan agama tertentu. Karena itu penghormatan terhadap keberagaman adalah inti moderasi. Kita ini hidup bersama di bawah satu bingkai: NKRI. Perbedaan bukan ancaman, tetapi anugerah yang harus dirawat."

Beliau juga menyinggung perlunya menunjukkan praktik moderasi yang tampak, bukan sekadar slogan.

"Kita boleh pandai berbicara tentang moderasi, tetapi yang utama adalah implementasinya. Setiap aksi—kunjungan ke rumah ibadah, kolaborasi sosial, pelayanan masyarakat—harus dibuatkan dokumentasi dan narasi agar terlihat dampaknya. Ini yang akan menunjukkan bahwa Makassar adalah kota yang rukun dan inklusif."