Makassar, (Humas Sinjai) — Biro Ortala  Kemenag RI menggelar Bimtek Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan.

Pada kegiatan ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sinjai menugaskan sebanyak 6 orang tim kerja Zona Integritas, diantaranya Kepala Seksi Madrasah H. Syamsuddin, Kepala Seksi PAIS, H. Akamaluddin, Kepala Seksi PHU, Kamriati Anies, Kepala Seksi PD dan Pontren H. Syamsu Alam, Pengawas Madrasah, Abd Asis dan H. Rusdi JFU Seksi Bimas Islam. Mereka  akan mengikuti kegiatan ini selama tiga hari dimulai pada tanggal 02 mei  s.d 04 mei 2024 di Hotel Regency Jln. Dg.Tompo No.8 Makassar.

Ketua tim Tim Bimbingan  Teknis Pendampingan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kartika Damawanti ( Biro Ortala Sekertriat Jenderal Kemenag RI) menyampaikan poin-poin penting terkait strategi Pembangunan Zona Integritas (ZI).

Kartika mengatakan bahwa pimpinan harus  memiliki komitmen yang kuat dalam mensukseskan Zona Integritas, Setiap pimpinan satker harus menjadi role model dalam pelaksanaan zona Integritas, pembangunan ⁠Zona Integritas harus memiliki dampak secara langsung kepada masyarakat oleh karena itu perlu adanya peningkatan pelayanan prima pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Untuk meraih predikat WBK/WBBM Kartika menjelaskan setidaknya satker harus memenuhi enam area perubahan yaitu  Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Akmaluddin Kasi PAI  Kantor Kementerian Agama Sinjai saat di konfirmasi mengatakan, untuk mensukseskan pembangunan Zona Integritas sangat dibutuhkan tanggung jawab dan kerja sama yang baik antar sesama ASN di lingkungan kerja masing-masing.

Setiap satuan kerja harus menjadi motor penggerak dan menjadi contoh kongkrit dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

Dirinya juga berharap kita sama sama konsisten mensuport ASN (Aparat Sipil Negara) untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik sehingga Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dapat diraih.