Barru, (Kemenag Barru) — Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dan Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Barru menggelar Rapat Koordinasi Terpadu dalam rangka pembinaan dan penguatan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) se-Kabupaten Barru. Kegiatan ini berlangsung di Aula PLHUT Kantor Kemenag Barru dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Kantor Kemenag Barru Dr. H. Jamaruddin, M.Ag., Kepala Seksi PD Pontren Dr. H. Maqbul, S.Ag., M.Ag., Ketua FKDT Kab. Barru, Ahmad Rasyid, S.HI, Ketua BAZNAS Barru H. Abdullah Rahim, BA., serta jajaran BAZNAS lainnya, dan para kepala yayasan serta guru-guru MDTA. (23/4)

Dalam pengantarnya, Ahmad Rasyid selaku Ketua FKDT Kab. Barru menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyikapi berbagai kondisi di lapangan yang kerap menjadi hambatan dalam pengelolaan pendidikan diniyah. Ia menyebutkan bahwa Kementerian Agama telah mengeluarkan pedoman terbaru penyelenggaraan MDTA, namun masih terdapat banyak kendala teknis yang membuat implementasinya belum maksimal. Oleh karena itu, melalui pertemuan ini diharapkan dapat dicari titik temu dan solusi bersama, khususnya mengenai sinergi antara lembaga pemerintah, BAZNAS, dan para pengelola MDTA.

Sementara itu, Kepala Seksi PD Pontren H. Maqbul mengungkapkan bahwa pendidikan agama di tengah masyarakat masih terkendala oleh minimnya fasilitas dan sarana prasarana. Ia memberikan apresiasi kepada masyarakat yang dengan niat tulus telah mendirikan lembaga-lembaga MDTA, karena hal tersebut sangat membantu dalam menciptakan generasi yang tidak hanya memahami agama, tetapi juga siap menghadapi tantangan zaman. Ia menekankan pentingnya peran MDTA dalam membangun visi keagamaan yang sejalan dengan program pemerintah dan berharap agar lembaga-lembaga ini mendapatkan dukungan fasilitas yang layak ke depannya.

Ketua BAZNAS Kabupaten Barru, H. Abdullah Rahim, dalam arahannya menyampaikan bahwa BAZNAS memiliki peran penting dalam mendukung eksistensi MDTA di daerah. Ia menegaskan bahwa keberadaan MDTA merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam mendidik generasi melalui jalur pendidikan agama. Ia menekankan bahwa pihak yayasan bertanggung jawab dalam membentuk dan mengelola MDTA, sementara Kemenag melalui Seksi PD Pontren bertugas membina dan memastikan proses belajar-mengajar berjalan dengan baik. BAZNAS sendiri, lanjutnya, siap memberikan insentif atau honor kepada para guru MDTA yang mengajar secara ikhlas dan sukarela, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan diniyah di daerah.

Dalam sambutannya, H. Abdullah Rahim juga menyampaikan sejumlah harapan BAZNAS terhadap pengelolaan MDTA di Barru, antara lain pentingnya keberadaan papan nama dan alamat MDTA yang jelas, dokumen SK yayasan bagi kepala sekolah dan guru, serta pembagian kelas minimal tiga ruang dengan jumlah murid per kelas paling sedikit sepuluh orang. Ia juga mendorong adanya kelengkapan administrasi seperti absensi, jadwal pelajaran, serta keterlibatan guru PNS atau ASN untuk memenuhi jam pelajaran yang dibutuhkan, terutama bagi guru yang sedang mengejar pemenuhan jam sertifikasi.

Lebih lanjut, Ahmad Rasyid juga menambahkan bahwa belum lama ini, Kemenag Barru bersama jajaran BAZNAS melakukan audiensi dengan Bupati Barru. Dalam pertemuan tersebut, mereka mengusulkan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan Diniyah sebagai langkah konkret dalam memperkuat lembaga MDTA. Usulan ini disambut baik oleh Bupati, yang memiliki latar belakang hukum dan memahami pentingnya regulasi pendidikan keagamaan di daerah. Selain itu, Kemenag Barru juga telah mengajukan draft konsep Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah daerah, yang salah satu poin utamanya berkaitan dengan penguatan lembaga MDTA.

Wakil Ketua II BAZNAS, Drs. Laminu Kalibu, turut memberikan arahan dengan menekankan pentingnya memperjuangkan para guru MDTA yang selama ini mengajar tanpa honor agar dapat menerima insentif. Ia menyampaikan bahwa setelah pihak BAZNAS memenuhi permintaan-permintaan yang disepakati bersama, diharapkan tidak ada lagi guru MDTA yang merasa tidak dihargai atas pengabdian mereka.

Kegiatan ini ditutup dengan sambutan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Barru, H. Jamaruddin yang menyampaikan bahwa Pihaknya mengharapkan Perda atau kebijakan yang bisa mensupport keberadaan pendidikan keagamaan non formal ; Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Atau Sekolah Arab istilah dulu di Kab. Barru Sebagai solusi dari kurangnya jam pelajaran pendidikan agama di sekolah, baik di SD,SMP dan SMA/ SMK.

Ia menegaskan bahwa BAZNAS menjadi verifikator dan mitra strategis pemerintah dalam mendukung lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan sebagai penjabaran pelaksanaan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan., termasuk MDTA. Semua laporan dari MDTA harus disampaikan ke Kementerian Agama sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara BAZNAS dan Kemenag, dan berharap seluruh pengelola MDTA terus menjalin komunikasi aktif dengan Seksi PD Pontren agar pengelolaan dan pelaporan berjalan maksimal.

Melalui pertemuan ini, seluruh pihak berharap lahirnya sinergi yang lebih kuat demi kemajuan pendidikan diniyah di Kabupaten Barru, serta peningkatan kesejahteraan guru-guru yang telah berjasa dalam mencerdaskan generasi bangsa dengan nilai-nilai keagamaan. (dini)