Makassar, Humas Kemenag – Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Sosialisasi Literasi Hukum bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula II Kantor Wilayah Kemenag Sulsel ini dihadiri oleh 100 peserta, yang terdiri dari berbagai PPIU dan PIHK se-Sulawesi Selatan, Rabu, 26 Februari 2025.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ali Yafid dalam sambutannya menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus.

 'Jangan lagi ada Abu Tour yang baru di Sulawesi Selatan mengingat praktik penipuan yang merugikan jamaah yang pernah terjadi sebelumnya,” tegasnya.

Ali Yafid juga mengingatkan seluruh peserta untuk tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga menjaga kualitas pelayanan kepada jamaah.

Ditambahkan, seluruh PPIU dan PIHK agar bekerja dengan transparan dan mengikuti semua ketentuan hukum yang ada.

“Penting kerjasama dalam mengawasi dan memastikan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

Menutup arahannya, Ali Yafid menekankan pentingnya memperbarui izin PPIU dan PIHK demi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses yang dilakukan.

Senada dengan itu, Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Sulsel, H. Ikbal Ismail mengajak seluruh peserta untuk memahami perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan umrah dan haji khusus, serta pentingnya perlindungan hukum bagi PPIU dan PIHK.

“Kami harap para penyelenggara dapat meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas, serta selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah umrah, khususnya bagi mereka yang membutuhkan perhatian ekstra, seperti jamaah yang sedang sakit,” tandasnya. 

Adapun narasumber pada kegiatan ini, selain Kabid PHU Ikbal Ismail, juga hadir Abdul Basir Analis Kebijakan Ahli Muda dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Misbachul Munir Ketua Tim Pengawasan Umrah dan Pejabat PPNS.

Diketahui, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum dan literasi perundang-undangan di kalangan PPIU dan PIHK, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik, serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan jamaah umrah. (Arif)