Ketua Pokjaluh Kota Makassar Hadiri Rakor Pokja PSD

Illustrasi Foto (Kemenag RI Provinsi Sulawesi Selatan)

Makassar (Inmas Makassar) - Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Pokjaluh Kementerian Agama kota Makassar, Nurdin, S.Ag., M.H hadiri Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pendamping Sasaran Deradikalisasi (Pokja PSD). Kehadiran ketua Pokjaluh mewakili kakankemenag Kementerian Agama kota Makassar yang berhalangan hadir. Selasa (3/12/2019)

Bertempat di Aula Eboni, Hotel Gammara, Makassar, Sulawesi Selatan, Direktorat Deradikalisasi menggelar Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pendamping Sasaran Deradikalisasi di Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Tahun 2019. Hadir dalam kegiatan ini ialah Kepala BNPT, Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Henri Paruhuman Lubis, Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Dr. Irfan Idris, M.A serta Kelompok Ahli BNPT, Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si. dengan jumlah peserta rakor sebanyak 180 orang dari berbagai unsur.

Nuridn mengungkapkan bahwa tujuan Rakor tersebut untuk membentuk kelompok kerja pendamping sasaran Deradikalisasi, menyamakan persepesi kegiatan, menjadi pendamping intensif, serta memonitoring dan evaluasi perkembangan termasuk kerjasama intitusi.

BNPT selaku leading sector pelaksanaan deradikalisasi mulai awal tahun 2019 telah menginisiasi pembentukan kelompok kerja deradikalisasi. Kali ini kegiatan yang berlangsung selama 4 hari pada 25-28 November tersebut melibatkan unsur TNI, Polri Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, serta FKPT dari wilayah-wilayah terkait.

Dibuka oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH pada Selasa (26/11), menyampaikan harapannya kepada peserta anggota Kelompok Kerja Pendamping Sasaran Deradikalisasi. Pasalnya pelaksanaan program membutuhkan optimalisasi dalam pelaksanaannya dari seluruh pihak terkait. Kegiatan ini sendiri dilatarbelakangi sulitnya melakukan pengawasan kepada peserta program deradikalisasi. Diharapkan program pendampingan dapat mengatasi keterbatasan dalam hal sumber daya. (riz/wrd)


Wilayah LAINNYA