Makassar, Humas Kemenag - Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, H. Aminuddin, menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat kerukunan umat beragama di Sulsel. Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri Dialog Kerukunan dan Deklarasi Damai Tokoh Lintas Agama Sulawesi Selatan yang digelar di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis 25 september 2025.

Menurut Aminuddin, capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Sulsel tahun 2024 yang berada pada angka 79,04 persen, di atas rata-rata nasional, menjadi bukti nyata keberhasilan kerja sama antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat.

“Kerukunan tidak bisa hanya menjadi wacana, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata yang melibatkan semua komponen bangsa. Upaya ini dilakukan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa,” ujar Aminuddin.

Ia menambahkan, kerukunan di Sulawesi Selatan telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar program pemerintah. Budaya lokal yang diwariskan leluhur menjadi perekat kuat dalam menjaga harmoni.

“Nilai-nilai kearifan lokal seperti sipakatau (saling memanusiakan), sipakalebbi (saling menghormati), sipakainge (saling mengingatkan), serta falsafah siri’ na pacce (harga diri dan solidaritas) adalah pondasi kokoh dalam membangun kerukunan di Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Dengan modal sosial tersebut, Kementerian Agama optimistis Sulawesi Selatan akan terus menjadi teladan nasional dalam merawat kebersamaan, menjaga kedamaian, dan memperkuat harmoni kehidupan beragama.

Acara deklarasi damai tersebut dihadiri langsung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua FKUB Sulsel Prof. Dr. KH Muammar Bakry, serta para pimpinan majelis agama di Sulsel. Deklarasi lima poin kerukunan dibacakan FKUB Sulsel dan ditandatangani perwakilan tokoh lintas agama, antara lain MUI, PGIW, Keuskupan Agung Makassar, PHDI, Walubi, Permabudhi, dan Matakin.

Dalam arahannya, Gubernur Andi Sudirman menegaskan bahwa Sulsel telah membuktikan diri sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerukunan tertinggi di Indonesia. Menurutnya, pencapaian ini tidak lepas dari keterlibatan tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga kedamaian dan mengawal proses demokrasi secara damai.