MAKASSAR, KEMENAG SULSEL - Jelang pelaksanaan Harmony Award 2025, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Selatan melalui Tim Bina Lembaga dan Kerukunan Umat Beragama (KUB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring, Senin 6 Oktober 2025.

Rakor diikuti oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulsel, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota, Kepala Bagian TU Kanwil Kemenag Sulsel, Ketua FKUB Sulsel, Ketua FKUB Kabupaten/Kota, serta Kasubbag TU Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Kakanwil Kemenag Sulsel H. Ali Yafid dalam arahannya menegaskan bahwa Harmony Award memiliki makna yang lebih luas dari sekadar penghargaan.

“Harmony Award bukan sekadar penghargaan, melainkan pengakuan nasional atas komitmen pemerintah daerah dan FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama,” ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Harmony Award diberikan dalam dua kategori, yakni untuk pimpinan daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota) serta untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, ajang ini juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan penguatan kerukunan seperti Desa Sadar Kerukunan, Karnaval Kerukunan, Kemah Pemuda Lintas Agama, dan Religi Expo. Ia menekankan bahwa pedoman penilaian yang telah ditetapkan harus benar-benar dipahami dan dijadikan acuan.

“Saya minta jajaran Kemenag kabupaten/kota untuk mengawal, mendampingi, dan membimbing pemerintah daerah serta FKUB dalam setiap proses pengisian kuesioner Harmony Award,” tegasnya.

Kakanwil juga mendorong partisipasi aktif seluruh daerah dan FKUB di Sulawesi Selatan. Ia optimis Sulsel mampu meraih prestasi di tingkat nasional, mengingat indeks kerukunan di provinsi ini selama ini selalu berada di atas rata-rata nasional.

“Sulawesi Selatan memiliki indeks kerukunan di atas rata-rata nasional dan berbagai program inovatif. Dengan modal ini, saya optimis tahun 2025 ada daerah atau FKUB dari Sulsel yang meraih Harmony Award,” ungkapnya.

Ali Yafid juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mencapai hasil terbaik.

“Kunci keberhasilan ada pada sinergi semua pihak: Kanwil, Kemenag kabupaten/kota, pemerintah daerah, Kesbangpol, dan FKUB. Jika kita bekerja bersama, hasil terbaik pasti bisa dicapai,” ujarnya.

“Ajang ini lebih dari sebuah kompetisi, Harmony Award adalah momentum untuk memperkuat kerukunan umat beragama, toleransi, dan kebersamaan di Sulawesi Selatan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Bina Lembaga dan KUB Kanwil Kemenag Sulsel, H. Mallingkai Ilyas, menyampaikan materi teknis terkait pedoman pelaksanaan Harmony Award.

Ia menegaskan bahwa manfaat penghargaan ini bukan hanya pengakuan nasional, tetapi juga peningkatan citra daerah sebagai teladan kerukunan, motivasi bagi Pemda dan FKUB untuk semakin aktif, serta inspirasi bagi daerah lain dalam mengelola keberagaman.

Dengan digelarnya rakor ini, seluruh peserta menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi aktif dalam ajang Harmony Award 2025. Harapannya, kerukunan umat beragama di Sulawesi Selatan tidak hanya terjaga, tetapi juga semakin mendapat pengakuan di tingkat nasional. (MI)