Bone, Kemenag Barru — Rapat Koordinasi (Rakor) Kehumasan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 menjadi ruang refleksi sekaligus penegasan arah baru kehumasan Kemenag. Kegiatan ini digelar di Kabupaten Bone bersamaan dengan rangkaian Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama, dan diikuti oleh perwakilan humas Kemenag kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, termasuk humas Kemenag Kabupaten Barru (08/01/26).

Ketua Tim Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kanwil Kemenag Sulsel, Mawardi, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Kemenag Sulsel belum masuk nominasi pemberitaan tingkat nasional adalah karena level pemberitaan yang belum memenuhi standar. Menurutnya, publikasi Kemenag masih terlalu dominan pada sisi seremonial, sementara masyarakat lebih membutuhkan informasi yang bersifat layanan. “Pemberitaan idealnya lebih banyak menyajikan informasi layanan Kemenag yang langsung dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Mawardi mencontohkan isu sensitif seperti pernikahan Warga Negara Asing (WNA). Menurutnya, fokus pemberitaan seharusnya pada alur dan syarat pelayanan di KUA, bukan pada konversi keyakinan yang berpotensi memicu polemik dan bertentangan dengan semangat moderasi beragama. Ia juga menekankan pentingnya informasi sederhana namun berdampak. "Perubahan waktu salat, pengukuran arah kiblat, hingga prosedur memanggil petugas layanan keagamaan. Hal-hal kecil seperti itu justru sangat dibutuhkan masyarakat,” terangnya.

Dalam aspek visual, Mawardi menegaskan pentingnya mengikuti Key Visual dan Graphic Standards Manual (GSM) yang telah ditetapkan pusat. Penyeragaman visual bukan untuk mematikan kreativitas, melainkan untuk menjaga efektivitas dan identitas kelembagaan. Meski demikian, humas daerah tetap diberi ruang untuk menampilkan branding khas daerah masing-masing agar identitas lokal tetap terasa dalam setiap konten.

Ia juga menyoroti tantangan kehumasan di era digital, khususnya terkait digitalisasi tata kelola layanan. Menurutnya, insan humas sejatinya tidak kekurangan ide, namun sering terhambat oleh rasa takut disalahkan pimpinan, kekhawatiran tidak viral, hingga minimnya apresiasi. “Kita harus reaktif dan berani menuangkan ide, selama tidak melanggar aturan, terutama aturan Kemenag,” ungkapnya melanjutkan.

Arah publikasi Kemenag, lanjut Mawardi, kini perlahan bergeser dari personalitas pimpinan menuju substansi informasi. Idealnya, hanya 20 persen konten yang menampilkan pimpinan, sementara 80 persen lainnya berisi informasi kebijakan, program, dan layanan Kemenag.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulsel, Aminuddin Nasir, menganggap bahwa humas adalah profesi khusus yang tidak semua orang mampu menjalankannya dengan baik. Menurutnya, humas memiliki fungsi jurnalistik dan publikatif yang tetap harus berpijak pada kaidah jurnalistik, meski hanya dalam bentuk foto dan unggahan media sosial. “Informatif, edukatif, dan menghibur adalah tiga unsur utama dalam kerja kehumasan. Namun tetap harus diingat, kita bekerja dalam koridor regulasi lembaga,” jelasnya.

Aminuddin juga mengakui bahwa tantangan kreativitas humas semakin besar seiring dengan tekanan pimpinan. Namun tekanan tersebut harus dikelola menjadi energi produktif. Ia menilai bahwa secara kuantitas, publikasi Kemenag Sulsel sudah sangat baik, sehingga saat ini fokus utama adalah peningkatan kualitas konten.

Sebagai bentuk apresiasi, Kanwil Kemenag Sulsel juga merencanakan pelaksanaan Humas Award, dengan pemberian penghargaan berdasarkan kategori-kategori tertentu yang akan ditetapkan. “Kita usahakan di tahun ini bisa memberi reward untuk kerja kehumasan yang berkualitas yang layak,” pungkasnya menutup.(Arga)