Maros (Kemenag Maros) – Dalam rangka menyongsong proses akreditasi Madrasah Aliyah (MA), Kelompok Kerja Madrasah Aliyah (KKMA) se-Kabupaten Maros menggelar pertemuan koordinasi yang bertempat di Madrasah Aliyah Nur Aly Paranggi, Rabu (30/7/2025). 

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Maros, H. Muhammad Yusuf Jufri, Ketua Pokjawas, para pengawas madrasah, serta seluruh kepala MA di wilayah Kabupaten Maros.

Dalam sambutannya, H. Muhammad Yusuf Jufri menyampaikan arahan penting terkait temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai evaluasi pelaksanaan pendidikan madrasah. Ia menyoroti berbagai permasalahan yang masih terjadi baik dari sisi peserta didik maupun tenaga pendidik.

“Temuan KPK menunjukkan adanya sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pendidikan di madrasah. Saya harap kepala madrasah dapat lebih memperhatikan dan mengevaluasi hal tersebut. Guru juga diharapkan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, agar proses pembelajaran di madrasah berjalan optimal,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya penandatanganan pakta integritas di awal tahun ajaran, terutama bagi madrasah swasta. Menurutnya, hal ini krusial untuk mencegah munculnya permasalahan terkait penagihan biaya pendidikan di akhir tahun ajaran.

“Pakta integritas menjadi landasan kesepahaman antara pihak madrasah dan orang tua. Ini penting sebagai arsip dan bentuk transparansi dalam pengelolaan lembaga pendidikan,” tambahnya.

Lebih lanjut, H. Muhammad Yusuf Jufri menginformasikan bahwa Maros telah ditunjuk sebagai salah satu kota wakaf. Ia pun mengimbau seluruh kepala madrasah untuk menyusun laporan manual sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung program wakaf tersebut.

“Saya berharap madrasah di Maros dapat menjadi bagian aktif dalam menyukseskan program wakaf. Dengan laporan manual, kita bisa memetakan potensi madrasah secara lebih jelas,” ujarnya.

Sebelumnya, Pengawas Madrasah, Akib, menyampaikan materi mengenai pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.

“Salah satu faktor yang menurunkan kinerja madrasah adalah praktik perundungan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan suasana yang damai dan aman. Kami sebagai pengawas akan terus memberikan informasi terkait akreditasi dan pengembangan madrasah,” katanya.

Dalam kegiatan ini juga disampaikan bahwa ke depan, sistem akreditasi madrasah akan lebih mengacu pada kurikulum berbasis cinta. Oleh karena itu, madrasah diharapkan mampu menunjukkan komitmen nyata sebagai lembaga yang anti perundungan baik secara fisik, verbal, maupun sosial.

Ketua Pokjawas, H. Aris, turut memberikan beberapa penekanan teknis, di antaranya pentingnya penginputan data siswa dan jadwal (roster), serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan diri.

Pertemuan KKMA ini diharapkan menjadi wadah bagi para kepala madrasah untuk saling berbagi, mengevaluasi, dan memperkuat komitmen dalam membina madrasah yang unggul, bermutu, dan berintegritas tinggi. (Vicha)