MAROS, KEMENAG SULSEL – Menteri Agama RI, Prof. Nasaruddin Umar, melakukan Kick Off Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis zakat dan wakaf di Kabupaten Maros, Sabtu, 4 Oktober 2025.

Kegiatan ini juga dihadiri Bupati Maros H.A.S. Chaidir Syam, Dirjen Bimas Islam Prof.. H. Abu Rokhmad, Kakanwil Kemenag Sulsel H. Ali Yafid, Kabid Penaiszawa H. Mulyadi Iskandar, Ketua BWI dan Baznas Sulsel, serta Kepala Kemenag Kabupaten Maros dan Kepala ATR/BPN.

Dalam sambutannya, Menag menyampaikan rasa syukur dan bangga dapat hadir langsung di tanah kelahirannya, sekaligus menyaksikan geliat wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat. Menurutnya, Maros adalah daerah yang penuh karunia dengan potensi alam, budaya, dan religiusitas yang luar biasa.

“Maros punya segalanya: alam yang indah, kekayaan perikanan, pertanian, hingga pesantren yang tumbuh subur. Bahkan situs prasejarah Leang-Leang, Ramang-Ramang, dan Bantimurung adalah anugerah yang tak ternilai. Jika potensi ini dikelola dengan baik, masyarakat Maros seharusnya bisa hidup sejahtera,” ungkap Menag.

Menag menekankan, zakat dan wakaf merupakan pundi-pundi umat yang bisa dikelola secara amanah dan profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Zakat sifatnya terbatas, sementara wakaf jauh lebih luas pemanfaatannya. Wakaf bisa menjadi motor penggerak kesejahteraan. Ini harus kita jadikan gerakan bersama,” tegasnya.

Sinergi Pemkab Maros dan Literasi Wakaf

Bupati Maros, H.A.S. Chaidir Syam, dalam laporannya menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat untuk menjadikan Maros sebagai “Kota Wakaf”. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian Menteri Agama yang hadir langsung, sekaligus membawa pesan penting mengenai pemberdayaan umat berbasis wakaf.

“Alhamdulillah, kami di Maros terus berupaya meningkatkan literasi wakaf di masyarakat. Saat ini, sertifikat wakaf telah terbit di 58 titik, dan kami mendorong inkubasi wakaf produktif yang dapat menjadi instrumen nyata pembangunan. Potensi ini akan terus kami sinergikan bersama Kemenag, Baznas, BWI, dan berbagai pihak,” terang Chaidir.

Bupati menambahkan, keterlibatan ASN Kemenag dalam wakaf uang menjadi langkah nyata yang diharapkan bisa berkembang luas di tengah masyarakat. “Wakaf bukan hanya ibadah, tapi juga solusi konkret dalam pembangunan ekonomi umat,” ujarnya.

Dirjen Bimas Islam: Program Prioritas Pemberdayaan Umat

Dirjen Bimas Islam, Prof. H. Abu Rokhmad menyampaikan bahwa program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat dan wakaf menjadi prioritas nasional Kemenag dalam mendorong ekonomi umat.

“Tahun 2025, Kemenag menginisiasi 37 Kampung Zakat di seluruh Indonesia, 119 titik pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA, serta 30 lokasi inkubasi wakaf produktif. Hari ini kita resmikan program Kota Wakaf Maros yang dirancang sebagai ikon modernisasi wakaf, dengan sistem terintegrasi antara wakaf tanah, wakaf uang, dan filantropi Islam,” jelas Dirjen.

Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, lembaga zakat, perguruan tinggi, dan masyarakat. “Kemenag hadir memastikan bahwa ajaran Islam dan kebijakan pemerintah berjalan seiring, sehingga zakat dan wakaf benar-benar menjadi alat pemberdayaan yang nyata bagi kesejahteraan umat,” pungkasnya. (AB)