BONE, Humas Kemenag — Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sulawesi Selatan terus berbenah menuju tata kelola kepegawaian yang lebih akurat, tertib, dan transparan. Melalui integrasi sistem dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kemenag Sulsel berupaya menata dan memperbarui data Aparatur Sipil Negara (ASN) secara menyeluruh.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulsel, H. Aminuddin, saat memberikan pembinaan pada kegiatan Silaturahmi dan Pembinaan Kepegawaian ASN Kemenag Bone, Selasa, 4 November 2025. 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kasubbag TU Kemenag Bone, H. Ahmad Yani, serta para Pembimas Kristen, Hindu, dan Buddha Kanwil Kemenag Sulsel.

“Penyempurnaan sistem, insya Allah mulai Januari 2026 sudah terpusat di Kanwil,” ujar H. Aminuddin.

Ia menjelaskan bahwa Biro SDM Kanwil Kemenag Sulsel tengah menyempurnakan sistem kepegawaian berbasis digital dan terintegrasi. Sistem ini akan menghubungkan seluruh aplikasi kepegawaian, penggajian, dan keuangan, sehingga seluruh data ASN dapat terpantau secara akurat dan real-time.

“Selama ini aplikasi kepegawaian berjalan sendiri-sendiri sehingga data tidak seragam. Dengan sistem SDM terbaru, seluruh informasi ASN akan terkoneksi dan terverifikasi langsung melalui BKN,” jelasnya.

Dari hasil integrasi awal tersebut, terdapat sejumlah data ASN yang sedang dalam proses penyesuaian dan verifikasi lanjutan, terutama terkait dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta kelengkapan administrasi kepegawaian.

“Beberapa data perlu disesuaikan agar sesuai dengan format dan ketentuan digital yang berlaku. Saat masih manual, ada hal-hal yang terlewat, tetapi dengan sistem digitalisasi ini semuanya menjadi lebih mudah dipantau dan diperbaiki,” tutur H. Aminuddin.

Sementara itu, Kasubbag TU Kemenag Bone, H. Ahmad Yani, menekankan pentingnya ketelitian dan kedisiplinan ASN dalam memperbarui data serta menyusun SKP sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami mengimbau seluruh ASN untuk lebih cermat dan tepat waktu dalam memperbarui data, termasuk SKP. Ketertiban administrasi menjadi kunci agar seluruh proses kepegawaian berjalan lancar,” ujarnya.

Menutup arahannya, H. Aminuddin mengingatkan pentingnya sinergi dari seluruh jajaran ASN untuk mendukung penataan data kepegawaian, terutama dalam hal mutasi dan kelengkapan dokumen.

“Kendala yang kerap ditemui adalah berkas mutasi yang belum lengkap di satuan kerja asal. Karena itu, mulai dari staf hingga pimpinan perlu bekerja sama memperbaiki data agar sistem berjalan optimal,” tandasnya.