Watampone, (Humas Bone) - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bone ikut melaksanakan Ujian Kompetisi (UKOM) jabatan pelaksana yang dipusatkan di MAN 2 Bone pada Rabu, 20 Desember 2023. Ujian dengan sistem CAT ini diikuti oleh 103 ASN lingkup Kemenag Bone yang sudah berkompeten dan berdedikasi tinggi dalam bidang keagamaan.

Proses ujian yang berlangsung di MAN 2 Bone, mencakup berbagai tahap penalaran, termasuk pemahaman tugas jabatan, integritas, dan kemampuan beradaptasi. Ujian ini diarahkan untuk memastikan bahwa para ASN dengan jabatan pelaksana memiliki kualifikasi yang sesuai dan memahami integritas atas jabatan pelaksana di Kementerian Agama.

Kegiatan ujian ini juga mendapat pemantauan langsung dari Pejabat Pengawas serta para pemangku jabatan fungsional Kantor Kemenag Bone. Dengan keterlibatan pejabat pengawas, proses seleksi diawasi secara ketat, menekankan transparansi dan keberlanjutan prosedur sesuai aturan.

Penanggungjawab Ahmad Yani selaku Kasubag TU Kemenag Bone yang memimpin tim pengawas, menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan ujian yang tertib dan transparan.

Sebelum dimulai Ukom, Ahmad Yani menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kewajiban bagi setiap ASN dan diperuntukan bagi pegawai yang sudah lebih dari tiga tahun pengabdian dan pegawai kelahiran 69 ke atas.

Ia juga menyampaikan bahwa Ukom Jabatan Pelaksana bertujuan untuk mengukur standar nilai kompetensi pegawai, "ini akan menjadi tolak ukur untuk melihat standar kompetensi pegawai, dan menjadi dasar untuk pemetaan pegawai. Karena tidak menutup kemungkinan ada dari teman2 kita belum mengetahui pekerjaannya. Dan dari hasil ini kita dapat memacu konpetensi bagi yang nilainya masih dibawah rata-rata," tandasnya.

Lanjutnya, "Yang diujiankan adalah teknis, manajerial dan sosiokultural," jelasnya.

Sementara itu, Penzawa Kememag Bone Muhammad Rafi As'ad selaku Pejabat Pengawas yang turut berada di MAN 2 Bone menyampaikan pentingnya ujian kompetensi dan tujuan pemantauan dilaksanakan.

"bahwa ujian kompetensi merupakan salah satu upaya untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan para pelaksana jabatan, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemantauan tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa proses ujian berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkapnya. (ahdi)