Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menggelar Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPB) dalam rangka penguatan peran lintas sektor terhadap pencegahan narkotika tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Grand Sidny, Senin (1/12/2025).

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Sidenreng Rappang H. Nurkanaah, Kepala Kantor Kemenag Sidrap H. Fitriadi,  perwakilan DPRD Sidrap, perwakilan Dandim 1420 Sidrap, perwakilan Polres Sidrap, perwakilan Kejaksaan, serta jajaran pengurus FKUB dan FPB Kabupaten Sidrap.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati H. Nurkanaah menegaskan pentingnya kolaborasi antara FKUB dan FPB dalam menjaga keharmonisan, kerukunan, dan persatuan masyarakat sebagai fondasi utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
“Sinergi FKUB dan FPB sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk memperkokoh persatuan, tetapi juga untuk bersama-sama mencegah masuknya ancaman narkotika yang dapat merusak sendi kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Sidrap, H. Fitriadi, menekankan bahwa seluruh tokoh agama dan masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga moral dan generasi muda dari bahaya narkotika.
“Tidak ada satu pun agama yang membenarkan penggunaan narkotika. Barang ini memabukkan, merusak diri sendiri, dan berbahaya bagi orang lain. Jika generasi muda kita rusak, tentu berbahaya bagi pembangunan ke depan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pencegahan narkotika membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat. FKUB dan FPB, lanjut Fitriadi, memiliki posisi penting dalam membangun kesadaran kolektif melalui pendekatan keagamaan dan kebangsaan.

Fitriadi berharap rapat koordinasi ini dapat memperkuat ketahanan sosial masyarakat, sekaligus membantu menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi muda.

Rakor tersebut menjadi momentum penguatan komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Sidrap yang aman, harmonis, serta terbebas dari ancaman narkotika melalui sinergi tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen daerah.