Watampone, (Humas Bone) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bone menggelar acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2023. Sebanyak 90 orang PPPK menerima SK penugasan, termasuk dua penyuluh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Dua Boccoe, yaitu Ustadz Amir dan Ibu Muliana.

Acara yang berlangsung di Kantor Kemenag Bone pada hari Senin, 24/2/2025, ini dihadiri oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bone, H. Abdul Rafik, serta seluruh PPPK yang akan menerima SK. Dalam amanatnya, H. Abdul Rafik memberikan penguatan khusus kepada para PPPK yang akan bertugas.

"Yang kembali ke asal, selamat bertugas kembali, semoga bisa membuktikan bahwa betapa hebatnya setelah bertugas di Bone dengan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta dedikasi tinggi," tegas H. Abdul Rafik.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya loyalitas, profesionalisme, dan semangat kerja sama dalam menjalankan tugas di satuan kerja masing-masing. "Komitmen dan integritas dalam menjalankan tugas adalah kunci keberhasilan dalam melayani masyarakat," tambahnya.

Dari 90 orang PPPK yang menerima SK, dua di antaranya, Ustadz Amir dan Ibu Muliana, mendapatkan penugasan khusus. Keduanya harus kembali ke tempat tugas awal mereka saat masih berstatus honorer, yaitu di KUA Biringkanaya, Kota Makassar.

Diketahui bahwa dalam pengangkatan Non-ASN menjadi PPPK formasi tahun 2023, banyak yang ditempatkan di daerah lain, bukan di lembaga tempat mereka mengabdi sebelumnya. Beberapa di antaranya ditugaskan lintas kecamatan hingga keluar dari Kabupaten Bone, begitu pun sebaliknya.

Namun, kini mereka telah dikembalikan ke tempat tugas awal saat masih berstatus Non-ASN. Berdasarkan informasi dari bagian kepegawaian, Syahiruddin, terdapat 20 orang yang kembali ke kabupaten masing-masing yang sebelumnya bertugas di Bone. Selebihnya, mereka yang ditempatkan lintas kecamatan di Bone sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bone, H. Abdul Rafik, menegaskan bahwa distribusi ASN didasarkan pada kebutuhan yang diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, saat ini telah dikembalikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

"Distribusi ASN ini didasarkan pada kebutuhan yang diatur oleh BKN. Namun, kami telah mengembalikan mereka sesuai dengan SOP yang ada," ujar H. Abdul Rafik.

Dengan penyerahan SK ini, diharapkan para PPPK dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Ashar/Ahdi)