Enrekang, (Kemenag Enrekang) - Kejaksaan Negeri Enrekang menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Serbaguna, Desa Kaluppini, Kabupaten Enrekang, dan dihadiri oleh berbagai unsur forum koordinasi dan tokoh masyarakat wilayah timur Enrekang.

Ketua Tim Pakem sekaligus Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang memimpin langsung jalannya rapat. Hadir pula dalam kegiatan ini Kapolres Enrekang, Wakapolres Enrekang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang Ramli Rasyid, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Enrekang, Camat Enrekang, Kepala KUA Kecamatan Enrekang beserta jajarannya, para kepala desa dari wilayah timur Enrekang, serta tokoh adat dan masyarakat setempat.

Rapat koordinasi ini menjadi forum penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keagamaan di tengah masyarakat yang majemuk. Melalui kegiatan ini, Tim Pakem mendorong sinergi lintas lembaga dalam melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan maupun aliran keagamaan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Enrekang, Ramli Rasyid, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Desa Kaluppini adalah kampung yang dikenal sebagai daerah yang damai dan sejuk, baik secara alam maupun sosial. “Kehidupan masyarakatnya penuh dengan kegiatan positif, namun tentu tetap perlu kita jaga dan awasi bersama, agar keberagaman yang ada tidak menimbulkan potensi konflik,” ujar Ramli.

Ia menekankan pentingnya merawat kerukunan umat beragama, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks. Moderasi beragama, menurutnya, adalah kunci untuk meredam potensi gesekan yang bisa timbul akibat perbedaan keyakinan atau paham keagamaan yang menyimpang dari ajaran resmi.

Dalam rapat ini juga dibahas berbagai isu aktual terkait perkembangan aliran kepercayaan di wilayah Enrekang. Para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan serta masukan terkait kondisi masyarakat di desa masing-masing, sehingga informasi lapangan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pengawasan ke depan.

Melalui rapat koordinasi Tim Pakem ini, diharapkan seluruh unsur yang terlibat dapat meningkatkan sinergi dalam deteksi dini, pencegahan, serta penanganan potensi gangguan keagamaan. Forum ini juga menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga harmoni sosial dan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan religius. (cut)