Takalar, (Kemenag Takalar) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ali Yafid, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kabupaten Takalar yang berlangsung di Aula Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kantor Kemenag Takalar, Selasa 16 April 2025. 

Kegiatan ini dihadiri pula oleh Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sulsel, H. Wahyuddin Hakim, Kepala Kantor Kemenag Takalar, H. Solihin, Ketua dan Pengurus  PGMI Kabupaten Takalar, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Takalar, H. Muhammad Yahya, serta para guru madrasah se-Kabupaten Takalar.

Dalam sambutannya, Kakan Kemenag Takalar, H. Solihin menekankan pentingnya penguatan pelayanan dan tata kelola berbasis digital dalam mendukung profesionalisme guru. Ia menyampaikan bahwa sejak November 2024, berbagai layanan termasuk proses sertifikasi guru telah dilakukan secara daring melalui aplikasi resmi Kemenag, sebagai upaya mempercepat pelayanan dan menjangkau guru-guru di daerah terpencil.

“Transformasi layanan ini untuk mempermudah akses guru, mengurangi beban administrasi manual, dan memastikan bahwa setiap proses berjalan lebih transparan dan akuntabel,” ujar H. Solihin.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses pencairan dana, termasuk sertifikasi dan BOS, dilakukan secara terbuka dan bebas dari pungutan. “Tidak ada pungutan dalam bentuk apapun. Semua kami lakukan demi kenyamanan dan kepastian hak para guru,” tegasnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sulsel, H. Ali Yafid, dalam arahannya menyoroti pentingnya peran PGMI sebagai wadah strategis untuk memperjuangkan kepentingan guru madrasah. Ia berharap organisasi ini mampu menyampaikan aspirasi guru secara konstruktif, serta menjadi mitra aktif dalam pengembangan mutu pendidikan madrasah.

“PGMI harus hadir sebagai ruang bersama untuk saling menguatkan, bukan hanya memperjuangkan hak guru, tetapi juga ikut mendorong peningkatan kompetensi dan integritas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pesan Menteri Agama RI bahwa seluruh guru madrasah harus mendapatkan hak yang sama dalam hal sertifikasi, pelatihan, dan pengembangan kapasitas. Pemerintah, kata dia, terus berkomitmen untuk mendorong pemerataan sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan guru.

“Guru madrasah adalah ujung tombak pendidikan karakter di Indonesia. Karena itu, pemerintah mendorong agar seluruh guru tersertifikasi dan mendapatkan akses pelatihan berkelanjutan agar kualitas pendidikan terus meningkat,” tambahnya.