Sinjai (Kemenag Sinjai) --- Jajaran Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sinjai ikuti Kick Off Meeting Reformasi Birokrasi Kementerian Agama secara virtual di pusatkan di Ruang Meating Kantor Kemenag Sinjai Senin,( 26/05/2025).
Kegiatan tersebut di ikuti oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sinjai, Kepala Subbag Tata Usaha, para Kepala Seksi dan Penyelenggara serta Para Kepala KUA Kecamatan dan Kepala Madrasah Negeri dalam lingkungan Kemenag Sinjai.
Kick Off Meeting yang digelar oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI tersebut dilaksanakan secara luring di Auditorium H.M. Rasjidi, Kemenag RI, sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 2025–2029 serta pengumuman hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PANRB pada 30 April 2025 lalu.
Kegiatan ini mengusung tema “Menciptakan Praktik Beragama Berdampak untuk Mewujudkan Birokrasi yang Kolaboratif, Kapabel, dan Berintegritas.”
Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang tidak hanya bersifat administratif, namun juga berdampak langsung terhadap masyarakat. Ia juga meluncurkan dua program strategis, yaitu OY OW (One Year, One Wilayah Bebas dari Korupsi/WBK) dan OK OW (One Kanwil, One WBK).
“Setiap tahun harus ada satu unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK. Ini bukan sekadar target administratif, tapi bentuk komitmen moral kita dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani,” ujar Nasaruddin.
Ia menambahkan, Kemenag akan terus melanjutkan capaian-capaian positif dan berkomitmen melakukan inovasi melalui delapan program unggulan bertajuk Kemenag Berdampak, yaitu:
1. Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan
2. Ekoteologi
3. Layanan Keagamaan Berdampak
4. Pendidikan Unggul
5. Rumah dan Integrasi
6. Pesantren Berdaya
7. Pemberdayaan Ekonomi Umat
8. Sukses Penyelenggaraan Haji dan Digitalisasi Tata Kerja
Menag berharap reformasi birokrasi akan melahirkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga arif secara moral dan spiritual.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini yang juga hadir dalam acara menekankan bahwa reformasi birokrasi adalah panggilan moral yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Ini bukan semata soal nilai RB, tapi tentang seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari pelayanan kita,” ucap Rini.
Ia menambahkan, reformasi birokrasi Kemenag harus mengedepankan prinsip berdampak konkret, keberagaman, partisipatif, dan berkelanjutan.
Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sinjai Faried Wajedi menyatakan kesiapan jajarannya dalam mendukung penuh arah baru reformasi birokrasi Kemenag.
“Jajaran Kemenag Sinjai siap menciptakan praktik beragama yang berdampak untuk mewujudkan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas ” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh ASN di lingkungannya untuk selalu fokus pada pelayanan yang berdampak dan mendorong kolaborasi antarsektor.
“ASN harus adaptif terhadap perubahan. Sebagai ujung tombak pelayanan publik, kita wajib menyesuaikan diri dengan arah baru birokrasi agar bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
