Makassar (Kemenag Makassar)— Pemerintah Kota Makassar menggelar rapat koordinasi lintas sektor terkait penguatan Indeks Toleransi Kota Makassar, bertempat di Ruang Sipakalebbi Lantai 2, Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar, Senin (26/1/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi, kebijakan, dan program kerja antarperangkat daerah serta pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama di Kota Makassar.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Agama Kota Makassar, yakni Hasan Pinang, Kasi PD Pontren, yang mewakili Kepala Kantor Kemenag Kota Makassar. Turut hadir Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forkopimda, antara lain Bappeda, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Badan Kesbangpol, Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, BPKAD, Bagian Hukum Setda, Bagian Kesra, Bagian Pemerintahan, Polrestabes Makassar, Kodim 1408 Makassar, dan Kejaksaan Negeri Makassar.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa **Kementerian Agama Kota Makassar bersama FKUB Kota Makassar berhasil melakukan transformasi signifikan. Kota Makassar yang sebelumnya masuk dalam kategori indeks toleransi rendah, kini berhasil meraih Harmony Award 2025 dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kota dengan praktik kerukunan terbaik.

Perwakilan Kemenag Kota Makassar menekankan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh pemangku kepentingan yang secara konsisten membangun dialog, pendekatan humanis, serta penguatan nilai moderasi beragama di tengah masyarakat yang majemuk.

Sejumlah agenda strategis dibahas dalam rapat koordinasi tersebut, antara lain penguatan peran stakeholder dalam menjaga stabilitas sosial, percepatan penyusunan dan penguatan regulasi yang mendukung toleransi, serta akselerasi program lintas sektor berbasis dialog antarumat beragama, tokoh pemuda, dan perempuan.

Pemerintah Kota Makassar juga mendorong agar pengalaman keberhasilan ini dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dengan fokus pada pembangunan masyarakat inklusif, harmonis, dan berkeadilan.

Transformasi menuju kota toleran ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, FKUB, dan aparat keamanan mampu menciptakan iklim sosial yang kondusif serta memperkuat Makassar sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai kebhinekaan.

Melalui sinkronisasi kebijakan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Makassar berharap capaian indeks toleransi tidak hanya dipertahankan, tetapi terus ditingkatkan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun, dan sejahtera.